Hal itu diungkapkan Bupati dalam Rakor Evaluasi Triwulan di Gedung Riptaloka Setda Grobogan pada Senin (14/7/2025) malam. Secara khusus dirinya mengapungkan rencana rakor degan camat tiga bulan sekali.
“Saya ingin setiap tiga bulan ada rapat antara camat dan bupati. Karena camat ini adalah perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di lapangan,” ujar Bupati Grobogan, Setyo Hadi.
Menurutnya, rakor bersama Camat secara berkala tersebut penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah benar-benar tersampaikan dan terlaksana secara efektif di tingkat kecamatan. Penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan menurutnua membutuhkan komunikasi yang terbuka dan kemauan berdialog.
“Kalau ada masalah, kita uraikan satu per satu. Kalau ada yang kurang baik, mari kita bicarakan dan cari jalan keluarnya bersama,” kata dia.
Selain koordinasi di level kecamatan, Bupati Grobogan juga menekankan belanja daerah harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pihaknya terus mendorong percepatan penataan organisasi, pengisian jabatan, serta pembangunan berbasis desa.
Sedangkan Wakil Bupati Grobogan, Sugeng Prasetyo, menambahkan kekuatan birokrasi terletak pada kerja sama tim yang solid. Sehingga koordinasi dan komunikasi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan.
"Kita ingin membentuk super tim, bukan sekadar mengandalkan satu-dua orang,” ujar Wakil Bupati Grobogan.
Murianews, Grobogan – Bupati Grobogan Setyo Hadi ingin agar ada agenda rapat rutin dengan camat setiap tiga bulan sekali. Menurutnya, peran camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di lapangan sangat penting.
Hal itu diungkapkan Bupati dalam Rakor Evaluasi Triwulan di Gedung Riptaloka Setda Grobogan pada Senin (14/7/2025) malam. Secara khusus dirinya mengapungkan rencana rakor degan camat tiga bulan sekali.
“Saya ingin setiap tiga bulan ada rapat antara camat dan bupati. Karena camat ini adalah perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di lapangan,” ujar Bupati Grobogan, Setyo Hadi.
Menurutnya, rakor bersama Camat secara berkala tersebut penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah benar-benar tersampaikan dan terlaksana secara efektif di tingkat kecamatan. Penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan menurutnua membutuhkan komunikasi yang terbuka dan kemauan berdialog.
“Kalau ada masalah, kita uraikan satu per satu. Kalau ada yang kurang baik, mari kita bicarakan dan cari jalan keluarnya bersama,” kata dia.
Selain koordinasi di level kecamatan, Bupati Grobogan juga menekankan belanja daerah harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pihaknya terus mendorong percepatan penataan organisasi, pengisian jabatan, serta pembangunan berbasis desa.
Sedangkan Wakil Bupati Grobogan, Sugeng Prasetyo, menambahkan kekuatan birokrasi terletak pada kerja sama tim yang solid. Sehingga koordinasi dan komunikasi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan.
"Kita ingin membentuk super tim, bukan sekadar mengandalkan satu-dua orang,” ujar Wakil Bupati Grobogan.
Perlu Ditingkatkan...
Sementara itu, Sekda Grobogan Anang Armunanto dalam kesempatan itu melaporkan hasil penilaian kinerja perangkat daerah untuk Triwulan I Tahun 2025. Pihaknya menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan, antara lain ketepatan pelaporan, realisasi anggaran, hingga survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Meski demikian, beberapa perangkat daerah dinilai menunjukkan kinerja membanggakan. OPD seperti Dispendukcapil, Setda, dan Bakesbangpol berada di posisi tiga besar dengan kinerja terbaik.
"Seluruh hasil evaluasi kinerja perangkat daerah ini dapat diakses melalui sistem Silakip (Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan diharapkan menjadi bahan perbaikan dan pembelajaran lintas unit kerja," tandasnya.
Editor: Budi Santoso
