Dipaparkannya, problem itu pun menjadi perhatian Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah. Mereka pun mendorong agar penanganan ATS dilakukan secara terintegrasi antar OPD.
”Masalah ATS ini bukan hanya persoalan pendidikan. Ada faktor sosial, ekonomi, administrasi kependudukan, hingga kondisi keluarga yang perlu didekati secara menyeluruh. Karena itu perlu kolaborasi semua OPD terkait,” katanya.
Murianews, Grobogan – Dinas Pendidikan Grobogan, Jawa Tengah mencatat terdapat 11.778 anak tidak sekolah (ATS) per awal Agustus 2025. Data tersebut merupakan data terbaru usai tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai.
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Grobogan Sutomo menjelaskan, angka tersebut menunjukkan program penanganan ATS yang telah dirintis masih membutuhkan penguatan. Khususnya dalam hal keterlibatan lintas sektor.
”Berbagai upaya telah kami lakukan untuk pengentasan ATS. Termasuk pemetaan dengan pusat,” ujar dia, Jumat (8/8/2025).
Dijelaskannya, pada Mei 2024 lalu, Kabupaten Grobogan menjadi daerah pilot project kerja sama antara UNICEF dan Pusdatin Kemendikbudristek. Saat itu dilakukan pemetaan dan intervensi ATS di enam desa dari enam kecamatan.
Adapun enam desa tersebut yaitu Desa Putat di Kecamatan Purwodadi, Tambirejo di Kecamatan Toroh, Jatilor di Kecamatan Godong, Tanggungharjo di Kecamatan Tanggungharjo, Tambahrejo di Kecamatan Wirosari, dan Kradenan di Kecamatan Kradenan.
Dari program tersebut, teridentifikasi total 18.054 ATS. Mereka diketahui anak-anak yang putus sekolah, lulus tidak melanjutkan, belum pernah sekolah. Dipaparkannya, ada yang kemudian kembali ke sekolah.
”Dari proses verifikasi dan validasi (verval), ditemukan 4.356 anak yang telah kembali bersekolah, sementara 13.697 anak lainnya masih memerlukan intervensi lanjutan. Ada pula satu anak belum bisa diverifikasi,” imbuhnya.
Sutomo membeberkan, hasil pilot project tersebut sempat menjadi dasar perencanaan program lebih luas. Namun, hingga kini belum ada perluasan intervensi ke desa atau kecamatan lainnya.
Jadi perhatian BBPMP...
Dipaparkannya, problem itu pun menjadi perhatian Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah. Mereka pun mendorong agar penanganan ATS dilakukan secara terintegrasi antar OPD.
”Masalah ATS ini bukan hanya persoalan pendidikan. Ada faktor sosial, ekonomi, administrasi kependudukan, hingga kondisi keluarga yang perlu didekati secara menyeluruh. Karena itu perlu kolaborasi semua OPD terkait,” katanya.
Editor: Cholis Anwar
