Ribuan ASN Grobogan Bakal WFH Besok, Bagaimana Pengawasannya?

Murianews, Grobogan – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Grobogan, Jawa Tengah, akan mulai melaksanakan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah pada Jumat (10/4/2026) besok.

Pemkab melalui Diskominfo Grobogan telah menyiapkan kebijakan terkait presensi online. Namun, bagaimana jika ASN justru tidak berada di rumah namun jalan-jalan?

Kepala Diskominfo Grobogan Mudzakir Walad pengawasan terhadap ASN diserahkan kepada kepala OPD masing-masing. Pihaknya hanya menyiapkan terkait presensi atau absensi online.

”Pengawasan di kepala OPD masing-masing, kami belum sampai ke sana (memantau yang tidak di rumah). Kami memfasilitasi untuk absennya saja. Jadi bisa absen di rumah masing-masing,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ia memastikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan semua OPD terkait nama-nama yang akan menjalani WFH pasa Jumat besok.

”Untuk nama-namanya, sudah diserahkan ke kami siapa saja yang WFH. Jadi bisa di rumah masing-masing,” imbuhnya.

Dijelaskan, kendati berada di rumah, namun para ASN wajib bisa selalu dihubungi kapan pun. Sehingga tidak mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

”Mereka kan harus on call. Jadi siap dihubungi setiap saat dibutuhkan. Kalau ke kantor, itu nanti situasional," tandasnya.

Penggunaan Kendaraan Dinas... 

Sebelumnya diberitakan, sesuai Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah yang terbit per Minggu (5/4/2026), ASN diberlakukan WFH seminggu sekali setiap Jumat.

Hal itu tertuang salam SE yang ditandatangani Sekda Anang Armunanto mengenai penyesuaian tugas kedinasan. Namun kendati ribuan ASN bakal WFH, banyak ASN dan jabatan tertentu yang masih tetap bekerja di kantor.

Mereka yang tetap masuk yakni yang berada di sektor-sektor yang terkait langsung pelayanan masyarakat, berikut ini daftarnya:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau kepala OPD
2. Administrator alias selon III,
3. Camat,
4. Lurah dan kepala desa
5. Pegawai di puskesmas,
6. Rumah sakit daerah,
7. Laboratorium kesehatan,
8. Satuan pendidikan atau sekolah.

Selain itu, dalam SE tersebut juga diatur terkait penggunaan kendaraan dinas. Pemkab Grobogan menginstruksikan pembatasan perjalanan dinas hingga 50 persen. Baik dari segi frekuensi maupun jumlah rombongan.

Poin lainnya, seperti rapat-rapat atau bimbingan teknis dilakukan secara hybrid atau daring dan luring untuk memaksimalkan teknologi informasi.

Editor: Dani Agus