DPR Minta KBRI Lindungi Ribuan Jemaah Umrah di Tengah Perang Iran
Supriyadi
Senin, 2 Maret 2026 08:10:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Jakarta – Anggota Komisi VIII , Maman Imanul Haq, meminta pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan Timur Tengah untuk segera mengambil langkah darurat.
Hal ini menyusul eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang berdampak langsung pada keselamatan ribuan jemaah umrah asal Indonesia.
Maman menegaskan bahwa perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama negara dalam situasi krisis ini.
Serangan militer yang terjadi pada 28 Februari 2026 tersebut telah memicu penutupan wilayah udara di sekitar zona konflik, yang mengakibatkan banyak jemaah umrah tertahan di berbagai bandara transit tanpa kepastian kepulangan.
Pemerintah didesak untuk segera melakukan koordinasi lintas sektoral yang intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Perhubungan.
Sinergi ini diperlukan untuk menyusun skema mitigasi konkret, mulai dari pendataan jemaah yang terdampak, pengalihan rute penerbangan, hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang terlantar di negara transit.
Selain aspek logistik, Maman juga menyoroti pentingnya pembentukan pusat informasi resmi satu pintu. Langkah ini krusial untuk mencegah kepanikan keluarga jemaah di tanah air dan membendung penyebaran informasi hoaks di media sosial. Ia mengimbau agar pemerintah menjadi rujukan utama informasi selama masa krisis ini berlangsung.
Berdasarkan data terbaru dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sebanyak 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi.
Situasi Tak Menentu...
- 1
- 2



