KPK Bongkar Modus Bupati Tulungagung: Ada Pengaturan Pemenang Proyek

Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik lancung yang dilakukan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), dalam mengelola anggaran daerah tahun 2025–2026.

GSW diduga kuat melakukan intervensi untuk memenangkan rekanan tertentu dalam berbagai proyek pengadaan jasa dan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pengaturan ini mencakup proyek jasa kebersihan (cleaning service) dan keamanan (security) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tidak hanya itu, praktik pengaturan pemenang juga menyasar pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat.

Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Tulungagung pada Jumat, 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu dan adiknya yang merupakan anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.

Setelah melalui pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Jakarta, KPK resmi menetapkan Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana pemerasan dan penerimaan suap yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah selama dua tahun terakhir.

”GSW diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan jasa cleaning service dan security di organisasi perangkat daerah Kabupaten Tulungagung,” ujar Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026) malam.

Aliran Dana dan Dugaan Pemerasan...

Penyelidikan KPK juga mengungkap sisi gelap penggunaan uang hasil dugaan pemerasan tersebut. GSW diduga menekan para Kepala OPD atau kepala dinas untuk menyetorkan sejumlah uang.

Hasil pemerasan tersebut disinyalir digunakan untuk membiayai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

KPK bahkan menemukan adanya catatan khusus milik bupati yang berisi daftar utang atau setoran yang belum dipenuhi oleh masing-masing kepala OPD.

Hal ini menunjukkan adanya tekanan struktural yang dilakukan oleh pucuk pimpinan daerah terhadap bawahannya demi mendapatkan keuntungan materiil secara ilegal.

”Setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak sebelum menetapkan Gatut Sunu sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan,” tulis rincian hasil pemeriksaan tersebut.

Saat ini, Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya telah dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. KPK masih terus mendalami kemungkinan adanya tersangka baru, mengingat banyaknya pihak yang diamankan dalam OTT awal, termasuk anggota legislatif daerah.