Jadi Tersangka, Wamen Silmy dan 7 ASN Minipas Sudah Dinonaktifkan

Murianews, Jakarta – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan Wamen Silmy Karim beserta tujuh ASN yang kini menjadi tersangka pemerasan dokumen imigrasi WNA sudah dinonaktifkan.

Langkah tersebut dilakukan guna mendukung penuh proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui keterangan resminya, mantan Wakapolri ini menegaskan bahwa Kementerian Imipas menghormati kedaulatan hukum dan siap membuka akses seluas-luasnya bagi penyidik antirasuah.

”Otoritas kementerian memastikan akan mempermudah penyediaan data, dokumen administratif, hingga memfasilitasi penyerahan keterangan dari saksi-saksi yang diperlukan guna mempercepat pengungkapan perkara pemerasan dokumen izin tinggal ini secara terang benderang,” terangnya.

Ia pun menjelaskan, penonaktifan para tersangka ini tidak akan mengganggu pelayanan dokumen keimigrasian. Ia juga menegaskan, pelayanan dari pusat hingga daerah tak ada masalah.

”Kami pastikan layanan keimigrasian kepada publik tetap berjalan normal di seluruh unit pelayanan dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berjalan,” terangnya.

Sebelumnya, pada 3 Juni 2026, KPK mulanya mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat. OTT tersebut diketahui merupakan yang ke-11 selama 2026.

Izin Tinggal...

Selain itu, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

Dalam operasi yang dilakukan selama 2-3 Juni 2026, KPK menangkap 17 orang yang terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara, serta sembilan pihak swasta yang berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian.

Beberapa dari 17 orang tersebut adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra yang sempat menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian periode November 2024-Oktober 2025, hingga Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode Oktober 2024-April 2025 Saffar Muhammad Godam.

Sementara itu, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri dengan mendatangi KPK pada Rabu malam, 3 Juni 2026.