Murianews, Pati – Bencana kekeringan saat ini tengah melanda wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng). Bersamaan dengan itu, anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat justru malah dipangkas oleh pemerintah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati sepakat memangkas anggaran BPBD sebanyak Rp 5 juta.
Keputusan ini sudah final dengan disetujuinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Rabu (13/9/2023) lalu.
Menganggap hal ini, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya tak terlalu risau. Menurutnya, dana yang dipangkas tidak terlalu besar.
”Memeng sebelum Paripurna, kami tidak ada pengurangan yang signifikan. Mungkin disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kami hanya berkurang Rp 5 juta,” kata Martinus.
Martinus menilai pengurangan anggaran itu tidak berdampak kepada penanganan bencana di Kabupaten Pati. Mengingat anggaran yang dipangkas merupakan dana untuk perjalanan dinas.
”Dengan ini, perjalanan dinas yang tidak urgent kami tidak menghadiri,” ungkap dia.
Namun, ia mengeluhkan kebijakan tentang pembelian bahan bakar minyak (BBM) bagi mobil oprasional yang diwajibkan menggunakan BBM non subsidi. Menurutnya, ini membuat biaya oprasional membengkak. Apalagi, harga BBM non subsidi mengalami kenaikan.
”Operasional belanja BBM Rp 14.750 menjadi Rp 17.900 per liter. Itu menjadi fokus kita karena semua kendaraannya oprasional BPBD tidak boleh menghubungkan BBM bersubsidi. Jadi kita memakai Pertamax dan Pertamina Dex. Kita ndak boleh memakai solar,” keluh Martinus.
Editor: Cholis Anwar
