Rekrutmen PPPK Diprotes, BKPP Pati: Sudah Sesuai Aturan
Umar Hanafi
Senin, 9 Oktober 2023 16:02:00
Murianews, Pati – Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diprotes sejumlah orang. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati pun angkat bicara.
Ketua BKPP Pati, Saiful Ikmal memastikan tak ada mafia PPPK. Apalagi proses perekrutan PPPK Kabupaten Pati sudah sesuai dengan Peraturan MenpanRB Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2023.
”Dalam aturan itu dijelaskan seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan prinsip, adil, transparan, kompetitif, objektif dan bersih dari praktek KKN,” tutur Ikmal kepada wartawan, Senin (9/10/2023).
Selain itu, lanjutnya, panitia seleksi PPPK terbagi dua panitia. Pertama panitia seleksi nasional yang ditangani Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kedua panitia seleksi instansi yang ditangani Pemerintah Kabupaten Pati.
”Panitia seleksi nasional dikomandoi BKN memfasilitasi CAT-nya, prosesnya dan kelulusannya. Itu ada di BKN. Yang tahu sistemnya bagaiamana itu di BKN. Bukan panitia seleksi instansi,” ujar dia.
Ia menurutkan panitia instansi bertugas mempersiapkan tempat dan mempersiapkan peserta.
”Kewenangan kita hanya itu. Kalau sudah masuk ke CAT itu wewenang BKN,” kata dia.
Ia pun memastikan seleksi PPPK sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Tidak ada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam seleksi ini.
Sebelumnya, Puluhan warga menyeruduk Kantor BKPP Pemerintah Kabupaten Pati, Senin (9/10/2023). Mereka menyebut ada mafia di balik perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebanyakan massa merupakan warga Kecamatan Dukuhseti. Sebagian kecil lainnya berasal dari Pati Kota. Mereka tergabung dalam organisasi Mantra.
Sebelum mendatangi Kantor BKPP, mereka terlebih dahulu berkumpul di Alun-alun Pati. Dengan membawa berbagai sepanduk mereka kemudian berjalan kaki mengelilingi Alun-alun sebanyak dua kali. Setelah itu massa beranjak ke Kantor BKPP.
Editor: Supriyadi
Murianews, Pati – Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diprotes sejumlah orang. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati pun angkat bicara.
Ketua BKPP Pati, Saiful Ikmal memastikan tak ada mafia PPPK. Apalagi proses perekrutan PPPK Kabupaten Pati sudah sesuai dengan Peraturan MenpanRB Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2023.
”Dalam aturan itu dijelaskan seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan prinsip, adil, transparan, kompetitif, objektif dan bersih dari praktek KKN,” tutur Ikmal kepada wartawan, Senin (9/10/2023).
Selain itu, lanjutnya, panitia seleksi PPPK terbagi dua panitia. Pertama panitia seleksi nasional yang ditangani Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kedua panitia seleksi instansi yang ditangani Pemerintah Kabupaten Pati.
”Panitia seleksi nasional dikomandoi BKN memfasilitasi CAT-nya, prosesnya dan kelulusannya. Itu ada di BKN. Yang tahu sistemnya bagaiamana itu di BKN. Bukan panitia seleksi instansi,” ujar dia.
Ia menurutkan panitia instansi bertugas mempersiapkan tempat dan mempersiapkan peserta.
”Kewenangan kita hanya itu. Kalau sudah masuk ke CAT itu wewenang BKN,” kata dia.
Ia pun memastikan seleksi PPPK sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Tidak ada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam seleksi ini.
Sebelumnya, Puluhan warga menyeruduk Kantor BKPP Pemerintah Kabupaten Pati, Senin (9/10/2023). Mereka menyebut ada mafia di balik perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebanyakan massa merupakan warga Kecamatan Dukuhseti. Sebagian kecil lainnya berasal dari Pati Kota. Mereka tergabung dalam organisasi Mantra.
Sebelum mendatangi Kantor BKPP, mereka terlebih dahulu berkumpul di Alun-alun Pati. Dengan membawa berbagai sepanduk mereka kemudian berjalan kaki mengelilingi Alun-alun sebanyak dua kali. Setelah itu massa beranjak ke Kantor BKPP.
Editor: Supriyadi
