Murianews, Pati – Jatah pupuk bersubsidi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng) mengalami penurunan 48 persen dibandingkan pada tahun 2023 lalu. Petani di Bumi Mina Tani pun pusing.

Ketua Serikat Petani Pati (SPP) Kamlan menilai turunnya alokasi pupuk menjadi pukulan bagi para petani. Ia memastikan turunnya alokasi pupuk bersubsidi ini semakin menambah ongkos tanam.

”Tentunya kami terkejut. Sebab ketika ada subsidi pun belum tentu kami mampu menebus pupuk. Apalagi subsidi dikurangi dan dengan keadaan kebutuhan pupuk yang sama, jelas akan menambah biaya produksi kami,” kata Kamlan, Kamis (11/1/2024).

Menurut Kamlan harga pupuk non subsidi di pasaran tidaklah murah. Harga pupuk non subsidi bisa mencapai lima kali lipat lebih mahal dibandingkan pupuk bersubsidi.

Saat ini, pupuk non subsidi jenis urea kini telah menyentuh harga Rp 9.000 perkilogram dan harga pupuk NPK non subsidi Rp 13.000 per Kg. Sementara, harga pupuk subsidi yang hanya Rp2.500 untuk Urea dan NPK sebesar Rp3.500 per Kg.

”Kalau saya sendiri setidaknya membutuhkan empat kuintal per hektare. Jadi seandainya hanya mendapat subsidi 50 persen untuk Urea dan 29 persen untuk NPK. Berarti kekurangan harus mencari non subsidi,” terang Kamlan.

Sebagai petani, Kamlan berharap pengurangan pupuk secara berkala semestinya dicabut saja. Dirinya menilai kebijakan ini justru membingungkan dan membebani para petani di Pati.

”Tetapi menurut saya justru bisa diganti dengan kebijakan lain yang pro petani,” tandas Kamlan.

Sebagai informasi, pada 2024 ini, petani Bumi Mina Tani hanya dijatah 21,46 ribu ton pupuk jenis urea. Sementara pada tahun 2023 lalu, petani di 21 kecamatan di Kabupaten Pati mendapatkan jatah 42,62 ribu ton pupuk urea.

Tidak hanya pupuk urea, pupuk bersubsidi jenis lainnya juga mengalami penurunan. Pada tahun 2023 lalu, Kabupaten Pati mendapatkan jatah 26 ribu ton NPK dan 44 ton NPK untuk kakau. Sedangkan tahun 2024 ini, petani mendapatkan jatah 15,84 ribu ton NPK dan nihil NPK untuk petani kakau.

Editor: Cholis Anwar