Dalam aplikasi ini, rekomendasi untuk membeli solar bersubsidi dibatasi. Pihak Dispertan Kabupaten Pati pun bakal mengevaluasi uji coba penggunaan aplikasi tersebut.
”Tapi nanti sambil kita evaluasi seperti apa pelaksanaannya apakah ini nanti dilanjutkan atau nanti bisa dialihkan kembali ke desa. Tapi kita perlu juga persetujuan dari bapak Pj Bupati sebagai penentu kebijakan kalau memang nanti beliaunya perintah seperti apa,” tandas dia.
Murianews, Pati – Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) Kabupaten Pati didemo ratusan petani lantaran mereka kesulitan mendapatkan solar, Selasa (12/11/2024). Dispertan Pati pun mengungkapkan penyebab petani kesulitan mendapatkan solar.
Kepala Dispertan Pati, Niken Tri Meiningrum mengungkapkan, awalnya rekomendasi pembelian solar bersubsidi untuk pertanian bisa diurus di Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.
Namun sayangnya, beberapa Pemdes memberikan rekomendasi tidak sesuai aturan. Hal ini membuat BP Migas Pertamina menempuh kebijakan agar rekomendasi pembelian solar harus melalui aplikasi XStar.
”Bahwa penebusan BBM subsidi ini untuk Pati per 1 November diberlakukan menggunakan aplikasi yang namanya XStar. Semua surat surat rekomendasi harus melaluinapkikasi tersebut,” ujar Niken kepada Murianews.com.
Hal ini membuat rekomendasi untuk membeli solar bersubsidi tidak lagi manual dan asal-asalan.
”Jadi SPBU tidak akan bisa lagi melayani pembelian secara manual, jadi harus aplikasi,” lanjut Niken.
Namun Pemdes belum siap dengan sistem yang baru diuji coba ini. Sebanyak 406 desa/kelurahan belum memiliki aplikasi untuk memberikan rekomendasi kepada petani setempat. Dispertan Pati pun berinisial membuat akun sendiri.
”Nah ini dari Dinas harus segera memberikan layanan karena dari pihak desa tentu saja belum siap secara aplikasi. Sementara kita alihkan dulu di dinas, akunnya akun dinas pertanian,” ungkap dia.
Dalam aplikasi ini.....
Dalam aplikasi ini, rekomendasi untuk membeli solar bersubsidi dibatasi. Pihak Dispertan Kabupaten Pati pun bakal mengevaluasi uji coba penggunaan aplikasi tersebut.
”Tapi nanti sambil kita evaluasi seperti apa pelaksanaannya apakah ini nanti dilanjutkan atau nanti bisa dialihkan kembali ke desa. Tapi kita perlu juga persetujuan dari bapak Pj Bupati sebagai penentu kebijakan kalau memang nanti beliaunya perintah seperti apa,” tandas dia.
Editor: Budi Santoso
