Ia pun menilai pemerintah harus punya strategi penanganan yang cepat. Mulai dari tingkat RT hingga kabupaten. Perlu berbagai pencegahan dengan melakukan upaya 3M plus hingga vaksinasi.
Ia menilai vaksinasi bisa dilakukan di daerah prioritas. Daerah prioritas ini yakni daerah yang mempunyai penderita DBD tinggi.
”Pegawai kesehatan dan kader desa kesehatan mohon untuk langsung turun tidak hanya menghimbau dan sosialisasi saja dengan teori. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk vaksin DBD secara bertahap atau multiyears. Tidak harus dalam satu tahun selesai tapi bertahap,” pungkas Kastomo.
Murianews, Pati – Angka demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menembus 578 kasus hingga pekan kedua bulan Desember 2024. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati pun diminta serius menangani penyakit ini.
Berdasarkan data yang didapatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, ratusan warga Bumi Mina Tani terjangkit penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue.
Dari ratusan kasus itu, empat warga di antaranya dinyatakan meninggal dunia usai mengidap DBD. Anggota Fraksi PKB DPRD Pati Kastomo pun tak mau DBD kembali menimbulkan korban jiwa.
Menurutnya, data yang diterima dari Dinkes Pati, jumlah kasus suspek DBD sebanyak 5.673 jiwa, Demam Dengue (DD) 4.153 jiwa dan DBD 578 jiwa. Kemudian Dengue Syok Syndrome (DSS) 28 jiwa dan meninggal 4 jiwa.
Ia pun minta Dinkes Kabupaten Pati serius menggerakkan seluruh pegawai dan kader kesehatan sampai ke desa untuk menanggulangi dan mencegah DBD.
”Saya mohon pemerintah Kabupaten Pati, Kepala Dinkes tidak menganggap biasa. Tapi betul-betul penanganan serius. Pemerintah turun memerintahkan dan menggerakkan semua pegawai kesehatan sampai ke kader kesehatan desa untuk bersama dalam pencegahan sebelum sakit menderita,” tutur dia.
Strategi Penanganan...
Ia pun menilai pemerintah harus punya strategi penanganan yang cepat. Mulai dari tingkat RT hingga kabupaten. Perlu berbagai pencegahan dengan melakukan upaya 3M plus hingga vaksinasi.
Ia menilai vaksinasi bisa dilakukan di daerah prioritas. Daerah prioritas ini yakni daerah yang mempunyai penderita DBD tinggi.
”Pegawai kesehatan dan kader desa kesehatan mohon untuk langsung turun tidak hanya menghimbau dan sosialisasi saja dengan teori. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk vaksin DBD secara bertahap atau multiyears. Tidak harus dalam satu tahun selesai tapi bertahap,” pungkas Kastomo.
Editor: Dani Agus
