”Aduan ini adalah kelanjutan dari aksi sebelumnya. Kami meminta Inspektorat untuk segera menindaklanjuti dan melakukan audit keuangan desa. Entah ditemukan pelanggaran atau tidak, itu nanti menjadi kewenangan Inspektorat,” kata salah satu warga Bayu usai audiensi di DPRD.
Murianews, Pati – Kasus dugaan penggelapan dana proyek di Desa Dengkek, Kecamatan Pati, ikut menyita perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Dewan Pati pun tergerak ikut mendalami kasus tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, juga berjanji akan mendalami permasalahan ini. Pihaknya berencana memanggil Camat Pati Kota dan Pemerintah Desa (Pemdes) Dengkek untuk menggali informasi lebih lanjut.
”Kami akan mengkroscek kondisi sebenarnya dengan menghadirkan pihak terkait, termasuk camat dan pemdes. Proses klarifikasi ini penting untuk mengetahui fakta di lapangan,” ungkap Narso dalam audiensi bersama warga di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jumat (17/1/2025).
DPRD Kabupaten Pati bakal mengawal terus proses audit di Inspektorat Daerah Pati. Narso mengaku pengawalan ini perlu untuk memastikan kasus ini diselesaikan secara tuntas.
”(Karena) ada beberapa pelaksanaan pembangunan di Desa Dengkek yang belum selesai sampai berakhirnya tahun anggaran,” kata Narso.
Diketahui, ratusan warga Desa Dengkek, Kecamatan Pati menggelar demontrasi di Balai Desa pada Kamis, (9/1/2025). Mereka menduga Kades Dengkek, Muhammad Kamjawi menggelapkan uang desa hingga ratusan juta rupiah.
Dana yang diduga diselewengakan yakni pembangunan gedung serbaguna Desa Dengkek senilai Rp 400 juta, proyek ketahanan pangan berupa saluran irigasi di dua titik senilai Rp 140 juta.
Kemudian pembangunan saluran air, hasil lelang Bondo Desa (aset desa), bantuan beras, pengadaan laptop dan proyektor.
Penyelewengan...
Sebelumnya, warga Desa Dengkek juga telah melaporkan dugaan penyelewengan dana desa tersebut ke Kejaksaan Negeri Pati pada Rabu (15/1/2025). Mereka mendesak agar kepala desa segera diproses secara hukum jika terbukti bersalah.
”Aduan ini adalah kelanjutan dari aksi sebelumnya. Kami meminta Inspektorat untuk segera menindaklanjuti dan melakukan audit keuangan desa. Entah ditemukan pelanggaran atau tidak, itu nanti menjadi kewenangan Inspektorat,” kata salah satu warga Bayu usai audiensi di DPRD.
Editor: Cholis Anwar
