Para guru honorer diterima oleh Komisi A dan Komisi D DPRD Pati. Beberapa pihak terkait juga diundang DPRD Pati khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati.
”Komisi D dan Komisi A. Hari ini mereka menayakan nasib mereka. Kami juga undang disdik dan BKPP. Ternyata belum ada petunjuk khusus tentang teman-teman yang tak lolos PPPK,” ujar Ketua Komisi D Teguh Bandang Waluyo.
Bandang mengaku permasalahan Dapodik guru honorer ini akan ditindaklanjuti. Pihaknya akan kembali mengundang Disdikbud Kabupaten Pati dalam kesempatan yang lain.
”Problem dapodik akan kita bahas lagi di komisi D,” pungkas dia.
Murianews, Pati – Puluhan guru honorer menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (DPRD Pati), Kamis (6/2/2025). Mereka mengadu lantaran tak bisa masuk data pokok pendidikan (Dapodik).
Sekitar 30-an guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Kabupaten Pati mendatangi Gedung DPRD Pati. Mereka akhirnya melakukan audiensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati.
Belum masuknya nama mereka ke Dapodik membuat mereka tak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini dinila merugikan sejumlah guru honorer di Pati ini. Pasalnya, kebanyakan di antara mereka sudah mengabdi lebih dari dua tahun.
”Menanyakan hasil PPPK kemarin dan soal dapodik. Banyak guru honorer yang belum masuk dapodik. Kurang lebih data 500 per kecamatan yang belum masuk Dapodik,” ujar Ketua Forum Guru Honorer Kabupaten Pati, Anggita Eki Ayuhapsari.
Sekitar 500 guru honorer setiap kecamatan di Kabupaten Pati belum masuk Dapodik. Pasalnya, data ini telah ditutup sejak 2022 lalu. Pihaknya berharap pemerintah membuka lagi Dapodik tersebut.
”Semoga Dapodik bisa dibuka lagi dan teman-teman bisa masuk Dapodik. Kami juga berharap soal formasi dan penempatan sesuai dengan lokasi (domisili) dan pendidikannya,” harap Anggita.
Beberapa pihak dipanggil...
Para guru honorer diterima oleh Komisi A dan Komisi D DPRD Pati. Beberapa pihak terkait juga diundang DPRD Pati khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati.
”Komisi D dan Komisi A. Hari ini mereka menayakan nasib mereka. Kami juga undang disdik dan BKPP. Ternyata belum ada petunjuk khusus tentang teman-teman yang tak lolos PPPK,” ujar Ketua Komisi D Teguh Bandang Waluyo.
Bandang mengaku permasalahan Dapodik guru honorer ini akan ditindaklanjuti. Pihaknya akan kembali mengundang Disdikbud Kabupaten Pati dalam kesempatan yang lain.
”Problem dapodik akan kita bahas lagi di komisi D,” pungkas dia.
Editor: Budi Santoso
