Murianews, Pati – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di dunia kesehatan tidak hanya di RSUD RAA Soewondo. Tenaga honorer di RSUD Kayen dan Puskesmas juga terancam menganggur.

Bupati Pati Sudewo mengatakan, langkah ini merupakan wujud rasionalisasi keuangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati.

Pihaknya tidak mau membengkaknya tenaga honorer membuat keuangan rumah sakit milik pemerintah daerah (pemda) itu juga membangkak.

Bupati Pati Sudewo telah memerintahkan kepada direktur rumah sakit untuk melakukan pengurangan pegawai honorer yang jumlahnya mencapai ratusan.

Pengurangan jumlah pegawai honorer di RSUD Kayen dan juga puskesmas juga bisa menyehatkan lembaga kesehatan. Sehingga lebih bisa bekerja maksimal dan tak ada tenaga kerja yang tak mempunyai job.

Menurut Sudewo, jumlah pegawai honorer yang berlebih di rumah sakit maupun puskesmas itu menjadi bebab keuangan. Akibatnya, pelayanan kesehatan di tempat tersebut tidak berjalan maksimal.

”Masyarakat Pati pun bisa antipati dengan Rumah Sakit Soewondo, begitu juga rumah sakit Kayen, begitu juga puskesmas. Maka kebijakan saya, saya perintahkan kurangi pegawai non-ASN Rumah Sakit Soewondo, rumah sakit Kayen, dan puskesmas. Kurangi,” ujar Sudewo, Senin (24/3/2025).

Terkait hal ini, katanya pihaknya telah mengkonsultasikan dengan Menpan-RB dan juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Keuangan daerah...

Ia mengakui, pegawai honorer tersebut digaji oleh RSUD Soewondo, RSUD Kayen maupun puskesmas yang statusnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bukan digaji oleh pemerintah daerah melalui APBD.

Namun, kalau keuangan rumah sakit maupun puskesmas kalau tidak sehat, maka akan sulit untuk melakukan pengembangan atau pembenahan.

Akibatnya menurut Sudewo, pelayanan di rumah sakit akan terganggu dan banyak pasien yang mendapatkan pelayanan tidak bagus.

”Bahkan pasien ditolak dan pindah rumah sakit. Atau malah tidak mau berobat di Rumah Sakit Soewondo,” pungkas Bupati Sudewo.

Editor: Cholis Anwar