”Saran kami supaya dibentuk tim terpadu yang melibatkan instansi terkait, forkopimda, kalau ada penanganan tambang lebih efektif. Yang diberikan SK oleh pak bupati, supaya keberadaan tambang di Kabupaten Pati berizin,” ujarnya.
Menurutnya, tim terpadu ini dibutuhkan untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal. Pasalnya, ia mengaku selama aktivitas tambang ilegal sulit ditertibkan.
”Jadi pas kita ke lapangan kita hentikan kegiatannya, beberapa hari aktivitasnya ada lagi. Ada laporan, kembali lagi. Kalau ada tim terpadu kita lebih efektif untuk penanganan tambang tanpa izin,” pungkasnya.
Murianews, Pati – Aktivitas tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Utara Sukolilo Pati makin marak. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Kendeng Muria pun meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati turun tangan.
Maraknya tambang ilegal di Kabupaten Pati membuat masyarakat terus melakukan penolakan.
Terbaru, ratusan warga yang tergabung dalam gerakan Sukolilo Bangkit menggeruduk tambang ilegal di Desa Baleadi Sukolilo Pati, Senin (14/4/2025) lalu. Mereka menutup paksa aktivitas pertambangan di lokasi tersebut.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, Dwi Suryono menegaskan kegiatan pernambangan harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).
Sedangkan yang memiliki IUP OP di Kendeng Sukolilo hanya dua pernambangan, yakni tambang milik CV Tri Lestari yang berlokasi di Desa Wegil dan tambang di Gadudero Sukolilo.
”Prinsipnya kegiatan tambang mengacu aturan yang ada harus berizin. Izinnya adalah operasi produksi. Kalau ada kegiatan yang belum berizin operasi produksi itu belum diperbolehkan,” kata dia, Rabu (16/4/2025).
Dwi mengaku telah mendapatkan aduan dari masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal tersebut. Pihaknya juga telah melakukan pengecekan ke lokasi.
”Setelah itu kita dapati memang, karena di hari libur tidak aktivitas. Kami bersama dari tim kabupaten Pati untuk mensterilkan lokasi yang dimaksud karena itu sangat riskan dan seharusnya memang tidak boleh ada tambang yang tidak berizin operasi produksi,” ucapnya.
Minta Pemkab Bentuk Tim...
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemkab Pati terkait keberadaan tambang ilegal itu. Ia meminta agar Pemkab Pati membentuk tim terpadu.
”Saran kami supaya dibentuk tim terpadu yang melibatkan instansi terkait, forkopimda, kalau ada penanganan tambang lebih efektif. Yang diberikan SK oleh pak bupati, supaya keberadaan tambang di Kabupaten Pati berizin,” ujarnya.
Menurutnya, tim terpadu ini dibutuhkan untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal. Pasalnya, ia mengaku selama aktivitas tambang ilegal sulit ditertibkan.
”Jadi pas kita ke lapangan kita hentikan kegiatannya, beberapa hari aktivitasnya ada lagi. Ada laporan, kembali lagi. Kalau ada tim terpadu kita lebih efektif untuk penanganan tambang tanpa izin,” pungkasnya.
Editor: Supriyadi
