Dirinya menegaskan keputusan tes seleksi dan penghapusan karyawan tenaga honorer di RSUD Soewondo Pati ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Di mana Pemerintah Daerah diminta untuk mengurangi belanja pegawai menjadi hanya 30 persen dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
”Amanat UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di situ jelas mengharuskan mulai Januari 2027 belanja pegawai 30 persen, belanja infrastruktur 40 persen dan pendidikan 20 persen. Jadi itu amanat UU,” pungkas Sudewo.
Murianews, Pati – Sebanyak 220 tenaga honorer RSUD Soewondo Pati tak lolos tes seleksi untuk menjadi karyawan tetap. Bupati Pati Sudewo akhirnya mengungkapkan nasib mereka.
Tes seleksi tenaga honorer untuk menjadi karyawan tetap RSUD Soewondo Pati telah digelar sejak Maret 2025 hingga pertengahan April 2025 lalu. Sebanyak 503 tenaga honorer mengikuti tes kompetensi dasar hingga tes wawancara.
Hasilnya, sebanyak 283 dari jumlah tersebut dinyatakan lolos dan berhak menjadi karyawan tetap RSUD Soewondo Pati. Namun, sisanya atau 220 tenaga honorer lainnya dipastikan tidak lolos dalam seleksi ini.
”Tes sudah selesai dan yang diumumkan itu yang diterima dan akan menjadi pegawai tetap RSUD Soewondo,” ujar Bupati Pati Sudewo saat ditemui Murianews.com di Pendapa Kabupaten Pati, Selasa (22/4/2025).
Sudewo selanjutnya mengungkapkan nasib tenaga honorer RSUD Soewondo Pati yang tak lolos. Mereka masih akan tetap menjadi karyawan rumah sakit tipe B tersebut hingga kontrak habis.
Namun, usai kontrak habis, para tenaga honorer tersebut bisa tak diperpanjang dan terpaksa harus mencari pekerjaan di tempat lainnya atau menganggur. Semua masih akan dinilai atas kinerjanya sepanjang menjalani masa kontraknya.
”Yang tidak lolos dalam kontrak. Itu bisa diperpanjang dan diberhentikan sesuai dengan kebutuhan organisasi (RSUD Soewondo). Yang tidak lolos berhentinya sesuai masa kontrak. Jadi tidak putus di tengah jalan,” ungkap Sudewo.
Sejalan...
Dirinya menegaskan keputusan tes seleksi dan penghapusan karyawan tenaga honorer di RSUD Soewondo Pati ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Di mana Pemerintah Daerah diminta untuk mengurangi belanja pegawai menjadi hanya 30 persen dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
”Amanat UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di situ jelas mengharuskan mulai Januari 2027 belanja pegawai 30 persen, belanja infrastruktur 40 persen dan pendidikan 20 persen. Jadi itu amanat UU,” pungkas Sudewo.
Editor: Budi Santoso
