Sementara itu, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Hanif membenarkan pihaknya tak mempunyai rencana untuk menggelar demo lanjutan sebelum hasil hak angket keluar.
Langkah ini diambil setelah pihaknya sudah membuat perjanjian dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati. Salah satunya berisi, selama proses Hak Angket di DPRD Pati, tidak ada aksi demo lagi yang mengatasnamakan masyarakat.
”Mungkin kalau ada demo lagi, monggo (silakan), lah. Itu hak mereka. Kami tidak bisa melarang. Tapi intinya kalau ada aksi lagi, itu bukan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang kemarin menggerakkan demo. Dari aliansi kesepakatan mengawal hak angket,” pungkas Hanif.
Murianews, Pati – Salah satu inisiator demo, Ahmad Husain Hafid mengaku 50 ribu massa bakal kembali menggelar demo 25 Agustus 2025.
Pihaknya siap mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati untuk segera memakzulkan Bupati Pati Sudewo.
Husain mengaku rencana tersebut sudah matang. Saat ini, pihaknya sedang melayangkan surat pemberitahuan ke pada pihak kepolisian untuk menggelar demo susulan.
”Ini mau memasukkan surat pemberitahuan ke Polresta Pati. Rencananya fiks,” ujar Husain kepada Murianews.com, Selasa (19/8/025).
Namun dirinya menjelaskan demo susulan kali ini tak membawa bendera Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Melainkan menggunakan nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.
”Kalau saya bawa nama Aliansi Masyarakat Pati bersatu kan tidak bisa, (harus) menunggu hak angket. Saya tidak (bisa menunggu). Saya mendesak Bupati Pati (segera) turun,” ungkap Husain.
Ia memaparkan demo ini bakal diikuti sekitar 50 ribu massa dari warga Kabupaten Pati. Menurutnya, jumlah massa ini tak sebanyak massa demo tanggal 13 Agustus lalu
”Rencananya ada 50 ribu massa. Kemarin hampir 200 ribu massa. Kami mendesak DPRD untuk segera memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Galang donasi tidak ada,” kata dia.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu...
Sementara itu, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Hanif membenarkan pihaknya tak mempunyai rencana untuk menggelar demo lanjutan sebelum hasil hak angket keluar.
Langkah ini diambil setelah pihaknya sudah membuat perjanjian dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati. Salah satunya berisi, selama proses Hak Angket di DPRD Pati, tidak ada aksi demo lagi yang mengatasnamakan masyarakat.
”Mungkin kalau ada demo lagi, monggo (silakan), lah. Itu hak mereka. Kami tidak bisa melarang. Tapi intinya kalau ada aksi lagi, itu bukan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang kemarin menggerakkan demo. Dari aliansi kesepakatan mengawal hak angket,” pungkas Hanif.
Editor: Cholis Anwar
