Kuasa Hukum: Kritikan ke Pemerintah Bisa Mandek Bila Botok Cs Dipidana

Murianews, Pati – Kuasa Hukum dua aktivis Pati, Supriyono dan Teguh Istiyanto alias Botok cs menilai kritikan kepada pemerintah bisa mandek bila kedua kliennya tersebut benar-benar dipidana.

Ini diungkapkan Nimerodi Gulo dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pati dengan agenda pledoi atau nota pembelaan, Rabu (25/2/2026).

Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) itu khawatir bila Botok cs benar-benar dipidana, maka akan menimbulkan ketakutan kepada masyarakat untuk mengkritik pemerintahan. Padahal mengkritik maupun demo dilindungi undang-undang.

”Warga takut mengkritik penguasa yang dzalim,” ujar Gulo dalam persidangan.

Ia pun berharap Pengadilan menjadi rumah keadilan. Bukan menjadi alat untuk membungkam aktivis yang memperjuangkan rakyat dan demokrasi.

”Pengadilan menjadi alat pembungkaman. Bila hukum pidana digunakan untuk membungkam kritik sama dengan membungkam hukum sendiri,” beber dia

Gulo menilai kasus yang menjerat Botok cs berbau kriminalisasi. Pendapat ini berdasarkan pendapat saksi ahli Oegroseno yang merupakan Eks Wakapolri.

Apalagi penyidik maupun JPU menggunakan tiga pasal berat untuk menjerat Botok cs. Ketiga pasal itu yakni, Pasal 192 tentang perintangan jalan, Pasal 160 tentang penghasutan dan Pasal 169 KUHP tentang perkumpulan yang melakukan tindakan kejahatan. Masing-masing pasal itu diancam hukuman 9 tahun, 6 tahun dan 6 tahun.

Kriminalisasi...

”Oegroseno mengatakan kriminalisasi terhadap terdakwa adalah berlebihan. (Ini terlihat dengan penggunaan) pasal yang berlapis. (Kriminalisasi) ini (merupakan) tindakan melawan hukum yang dilakukan aparat,” ungkap Gulo.

Ia juga mengutip pendapat saksi ahli lainnya, bahwa Pasal 192 KUHP lama merupakan delik meteril yang harus ada dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

”Ahli menjelaskan berakibat bahaya itu ada kerusakan dan luka. Kalau tidak ada yang menimbulkan kerusakan maka tidak bisa disebut tindak pidana. Unsur bahaya harus nyata. Kalau tidak, sidang harus ditutup dan tidak bisa dilanjutkan,” tandas dia.

Editor: Cholis Anwar