Putri Gus Dur: Kalau Botok Tidak Bebas, Jadi Preseden Buruk Demokrasi
Umar Hanafi
Kamis, 5 Maret 2026 11:03:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Pati – Putri bungsu Gus Dur, Inayah Wulandari Wahid mengatakan, apabila Botok dan Teguh Istiyanto atau Botok Cs dalam putusan persidangan ternyata tidak bebas, maka ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi.
”Makanya kita lihat. Kalau putusannya tidak bebas, itu akan jadi preseden buruk untuk demokrasi kita,” terang Inayah Wahid yang turut hadir dalam sidang putusan Botok Cs di Pengadilan Negeri Pati, Kamis (5/3/2026).
Putri Gus Dur juga mengatakan, jaringan Gusdurian bersama keluarga besar KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) secara resmi menyatakan solidaritasnya terhadap dua pimpinan Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) yang tengah menghadapi proses hukum.
Inayah menegaskan, kehadiran mereka merupakan bentuk nyata dukungan moral agar masyarakat tidak merasa terintimidasi dalam menyuarakan pendapat di ruang terbuka.
”Makanya ini solidaritas teman-teman jaringan Gusdurian, termasuk keluarga Abdurrahman Wahid, mendukung supaya masyarakat tetap bisa menyuarakan aspirasinya,” ujar Inayah.
Inayah juga menyoroti urgensi putusan sidang terhadap dua pentolan AMPB tersebut. Menurutnya, hasil akhir dari persidangan ini bukan sekadar urusan individu, melainkan akan menjadi cermin bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia di masa depan.
Ia memperingatkan bahwa keputusan hukum yang dianggap tidak memihak pada kebebasan berpendapat dapat mencederai iklim demokrasi yang telah dibangun.
Editor: Cholis Anwar
