Plh Bupati Kudus, Revlisianto Subekti menegaskan, limbah dari program tersebut harus ditangani dengan serius agar tidak menjadi permasalahan baru.
Ia mengungkapkan pihaknya telah mengidentifikasi tujuh lokasi yang direncanakan sebagai dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan ketersediaan air bersih dan listrik di lokasi-lokasi tersebut.
”Selain pengelolaan limbah, pertimbangan lain seperti ketersediaan air bersih dan listrik juga harus diperhatikan,” tambahnya.
Kemudian eks bangunan SD 1 Tenggeles, eks bangunan SD 3 Loram Kulon, eks bangunan SD 3 Gribig, eks bangunan SD 5 Besito.
Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyoroti pengelolaan limbah dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Plh Bupati Kudus, Revlisianto Subekti menegaskan, limbah dari program tersebut harus ditangani dengan serius agar tidak menjadi permasalahan baru.
”Jangan sampai program MBG ini menyisakan permasalahan limbah yang nantinya tidak terurus,” ujar Revlisianto, Kamis (9/1/2025).
Ia mengungkapkan pihaknya telah mengidentifikasi tujuh lokasi yang direncanakan sebagai dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan ketersediaan air bersih dan listrik di lokasi-lokasi tersebut.
”Selain pengelolaan limbah, pertimbangan lain seperti ketersediaan air bersih dan listrik juga harus diperhatikan,” tambahnya.
Lokasi yang diusulkan untuk menjadi dapur gizi meliputi bekas bangunan sekolah yang telah di-regrouping, yakni eks bangunan SD 1 Karangbener, eks bangunan SD 4 Margorejo, eks bangunan SD 1 Sidorekso.
Kemudian eks bangunan SD 1 Tenggeles, eks bangunan SD 3 Loram Kulon, eks bangunan SD 3 Gribig, eks bangunan SD 5 Besito.
Pemanfaatan bangunan...
Revlisianto menjelaskan pemanfaatan bangunan eks sekolah bertujuan untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada tanpa perlu pembangunan gedung baru.
”Kami berharap tidak ada pembangunan baru, melainkan memanfaatkan gedung yang masih layak. Kami juga terus menginventarisasi bekas SD lainnya yang dapat digunakan,” jelasnya.
Program MBG ini dirancang untuk menyasar sekitar 260 ribu warga, termasuk balita, siswa PAUD, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil.
Namun, anggaran sebesar Rp 17,3 miliar hanya mampu menjangkau 73.655 siswa di jenjang SD dan SMP negeri serta swasta.
Dengan alokasi anggaran tersebut, setiap porsi makanan bernilai Rp 15 ribu, sehingga program MBG hanya dapat berjalan selama lima hari.
Jumlah siswa dari madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah tsanawiyah (MTs) belum terakomodasi dalam program ini.
Pemkab Kudus menyatakan akan terus mengupayakan optimalisasi pelaksanaan program MBG ini agar tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keberhasilan program MBG diharapkan tidak hanya memberikan gizi yang baik kepada masyarakat, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan program sosial yang memperhatikan aspek lingkungan.
Editor: Cholis Anwar
