Ia menambahkan, jika LPJU yang dilaporkan ternyata berada di luar kewenangan Pemkab Kudus, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar perbaikan tetap bisa segera ditindaklanjuti.
”Kalau LPJU itu ternyata menjadi kewenangan Pemprov atau pemerintah pusat, maka kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait,” tambahnya.
Murianews, Kudus – Sebanyak 607 aduan telah masuk ke Kanal Wadul K1 dan K2 hingga Selasa (11/3/2025). Mayoritas keluhan masyarakat yang disampaikan berkaitan dengan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang padam serta jalan rusak.
Plt Asisten Administrasi Umum Setda Kudus, Dwi Agung Hartono mengatakan, dalam enam hari sejak layanan K1 dan K2 dibuka, total sudah ada lebih dari 600 laporan yang diterima. Rata-rata setiap harinya terdapat 70 hingga 80 aduan dari masyarakat.
”Paling banyak itu laporan terkait LPJU padam dan jalan rusak. Namun, kami belum bisa memastikan jumlah pastinya. Yang jelas, aduan terbanyak pertama adalah LPJU padam, diikuti laporan jalan rusak,” ujar Agung pada Selasa (11/3/2025).
Menurutnya, padamnya LPJU sering kali disebabkan oleh kerusakan pada Miniature Circuit Breaker (MCB) atau kabel yang lepas.
Faktor lain yang turut memengaruhi adalah getaran dari truk besar yang melintas di jalan lingkar, sehingga menyebabkan kabel LPJU terlepas dan tidak berfungsi.
Terkait banyaknya keluhan tersebut, Pemkab Kudus segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan instruksi dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Gubernur meminta agar perbaikan LPJU dan jalan rusak segera diselesaikan menjelang arus mudik Lebaran.
”Sesuai perintah Pak Gubernur, menjelang Lebaran lampu jalan harus menyala dan jalan harus dalam kondisi baik,” kata Agung.
Cepat tanggap...
Ia menambahkan, jika LPJU yang dilaporkan ternyata berada di luar kewenangan Pemkab Kudus, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar perbaikan tetap bisa segera ditindaklanjuti.
”Kalau LPJU itu ternyata menjadi kewenangan Pemprov atau pemerintah pusat, maka kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait,” tambahnya.
Sebagai informasi, masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan melalui Kanal Wadul K1 dan K2 dapat menghubungi nomor 0856 2025 111. Aduan yang masuk akan diterima dan ditindaklanjuti oleh admin layanan tersebut.
Editor: Cholis Anwar
