Melihat potensi siswa SMP, menurutnya juga perlu diajak untuk ikut sekolah pendidikan politik. Tujuannya agar siswa-siswi melek politik.
”Memang kami ingin anak-anak ini menjadi pemilih yang cerdas. Selain itu bisa ikut memilih di Pilkada nantinya sesuai dengan hati nurani. Tujuannya untuk demokrasi berkualitas,” terangnya.
Ia menambahkan, sekolah pendidikan politik sebagai bentuk komitmen dari KPU untuk menyukseskan Pilkada. Ia juga berharap dapat bersinergi terus dengan Pemkab Kudus.
”Harapan kami adanya sekolah pendidikan politik itu dapat mengedukasi siswa-siswi sejak dini tentang Pilkada. Selanjutnya mereka bisa ikut berperan aktif menjadi pemilih,” imbuhnya.
Sebelumnya, KPU Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengembalikan alokasi anggaran penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Kudus yang tersisa sebesar Rp 6,7 miliar.
Alokasi anggaran tersebut telah diserahkan melalui transfer ke rekening Pemerintah Kabupaten Kudus. Tepatnya pada 10 April 2025 sebesar Rp 6,7 miliar.
Total anggaran hibah penyelenggaraan Pilkada dari Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar Rp 33,7 miliar. Kemudian anggaran tersebut telah digunakan sebesar Rp 27 miliar. Sehingga tersisa Rp 6,7 miliar.
Murianews, Kudus – KPU Kudus, Jawa Tengah berencana untuk membuat acara sekolah pendidikan politik. Sasarannya yakni siswa kelas 3 SMP.
Ketua KPU Kudus Ahmad Amir Faisol saat dihubungi Murianews.com menyampaikan, pihaknya berencana menyelenggarakan sekolah pendidikan politik. Sasarannya siswa-siswi kelas 3 SMP.
”Kami mencoba menyasar siswa-siswi kelas 3 SMP. Karena mereka ini nantinya di tahun 2029 menjadi pemilih. Melihat hal itu kami ingin adil-adik paham tentang politik,” katanya, Kamis (22/5/2025).
Untuk anggarannya sendiri, lanjutnya, akan bekerjasama dengan pemkab. Apalagi sebelumnya pihaknya melakukan pengembalian sisa alokasi anggaran penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Kudus sebesar Rp 6,7 miliar.
”Dari dana pengembalian itu, kami harap bisa dialokasikan untuk pendidikan politik ini,” terangnya
Faisol menyampaikan, untuk sasaran siswa SMA beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan. Animo siswa SMA menurut dia bagus.
”Sekolah pendidikan politik sudah kami coba ke anak-anak jenjang SMA. Meski ada yang masih belum ikut mencoblos, mereka tetap antusias untuk ikut,” sambungnya.
Sekolah Politik...
Melihat potensi siswa SMP, menurutnya juga perlu diajak untuk ikut sekolah pendidikan politik. Tujuannya agar siswa-siswi melek politik.
”Memang kami ingin anak-anak ini menjadi pemilih yang cerdas. Selain itu bisa ikut memilih di Pilkada nantinya sesuai dengan hati nurani. Tujuannya untuk demokrasi berkualitas,” terangnya.
Ia menambahkan, sekolah pendidikan politik sebagai bentuk komitmen dari KPU untuk menyukseskan Pilkada. Ia juga berharap dapat bersinergi terus dengan Pemkab Kudus.
”Harapan kami adanya sekolah pendidikan politik itu dapat mengedukasi siswa-siswi sejak dini tentang Pilkada. Selanjutnya mereka bisa ikut berperan aktif menjadi pemilih,” imbuhnya.
Sebelumnya, KPU Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengembalikan alokasi anggaran penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Kudus yang tersisa sebesar Rp 6,7 miliar.
Alokasi anggaran tersebut telah diserahkan melalui transfer ke rekening Pemerintah Kabupaten Kudus. Tepatnya pada 10 April 2025 sebesar Rp 6,7 miliar.
Total anggaran hibah penyelenggaraan Pilkada dari Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar Rp 33,7 miliar. Kemudian anggaran tersebut telah digunakan sebesar Rp 27 miliar. Sehingga tersisa Rp 6,7 miliar.
Editor: Supriyadi
