Rakor Forkopimda Jawa-Bali Soroti Ancaman Disinformasi, Samani Hadir
Wiwid Widia Yulhendrik
Minggu, 7 Juni 2026 19:37:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Kudus – Bupati Kudus Samani Intakoris menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Jawa dan Bali (Rakor Forkopimda Jawa-Bali) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Pemda DIY, Yogyakarta, baru-baru ini.
Seperti yang disampaikan melalui pers rilis Pemkab Kudus pekan ini, dalam rakor tersebut, ancaman disinformasi di ruang digital menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian pemerintah pusat.
Selain itu, forum Rakor Forkopimda Jawa-Bali juga membahas penguatan sinergi pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional. Mulai dari penanganan kemiskinan, pengangguran, pengendalian inflasi hingga penguatan fiskal daerah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago Rakor Forkompimda Jawa-Bali ini disebutkan sangat serius menanggapi masalah Disformasi. Menurut Menko Polkam, ruang digital kini menjadi medan tantangan baru yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, maraknya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian menurutnya, berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diantisipasi secara bersama-sama.
”Di sana banyak beredar disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Negara harus hadir dan aktif mengawasi ruang tersebut agar tidak dikuasai pihak-pihak yang ingin merusak persatuan bangsa,” ujar Djamari di Rakor Forkompimda Jawa-Bali seperti disebut dalam pers rilis Pemkab Kudus.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi lintas institusi dalam menjaga keamanan, ketertiban umum, dan stabilitas daerah. Dalam pers rilis Pemkab Kudus, Ia menyebut terdapat tiga fokus utama yang perlu diperkuat, yakni penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai isu strategis.
”Daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Forkopimda harus aktif mendeteksi potensi konflik, memperkuat pengawasan pemerintahan, serta mencegah praktik-praktik korupsi di daerah,” demikian pernyataan Tito Karnavian.
Rakor Forkopimda se-Jawa dan Bali diikuti kepala daerah bersama unsur TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum tersebut menjadi sarana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional.
Bupati Kudus Samani Intakoris yang hadir langsung dalam Rakor Forkompimda Jawa-Bali menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu juga siap memperkuat koordinasi bersama Forkopimda di daerah.
”Kami siap menjalankan setiap arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Bersama Forkopimda Kudus, akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar pembangunan di Kudus berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Editor: Budi Santoso
