Soal Polemik Penetapan Tersangka Kabasarnas, Jokowi Bilang Begini

Murianews, Jakarta – Penetapan tersangka Kepala Basarnas (Kabasarnas) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi polemik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun buka suara terkait itu.

Jokowi menyebut, persoalan itu muncul lantaran adanya miskomunikasi. Menurutnya, itu hanya soal koordinasi antara KPK dan TNI.

’’Ya, itu menurut saya masalah koordinasi,’’ ujar Jokowi disela peresmian Sedotan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023), seperti dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi kembali mengingatkan pentingnya menjaga koordinasi antarinstansi pemerintahan. Di samping itu, kementerian dan lembaga harus menjalankan tugasnya sesuai kewenangannya masing-masing dan aturan yang berlaku.

’’Masalah koordinasi yang harus dilakukan, semua instansi. Sesuai dengan kewenangan masing-masing, menurut aturan,’’ jelasnya.

Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, dengan terjaganya koordinasi antar instansi pemerintah ini tentunya diharapkan dapat menyelesaikan polemik.

’’Kalau itu dilakukan, (polemik) rampung,’’ ujarnya.

Jokowi pun akan mengevaluasi agar kejadian serupa tak terulang kembali. Termasuk juga mengevaluasi posisi jabatan sipil yang ditempati aparat TNI maupun Polri.

’’Semuanya akan dievaluasi. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting jangan lagi terjadi korupsi,’’ katanya.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan Kabasarnas Masdya Henri Alfiandi dan Korsmin Kabasarnas Afri Budi Cahyanto dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Belakangan, penetapan keduanya diprotes Puspom TNI lantaran menilai KPK tak melakukannya sesuai prosedur.

KPK pun meminta maaf pada Puspom TNI. KPK menyebut telah khilaf dalam penetapan tersangka Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto itu.