Konflik Rempang, Rocky Gerung: Bukti Negara Arogan ke Rakyat

Murianews, Jakarta – Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut konflik di Pulau Rempang, Batam menjadi bukti betapa arogannya negara pada rakyatnya sendiri.

Kekesalah Rocky Gerung itu menyikapi kasus penggusuran warga di Pulau Rempang, Batam yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik kaca dari Cina. Bahkan, sampai terjadi bentrok antara warga dengan aparat.

Rocky Gerung juga kesal dengan pernyataan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Di mana, Mahfud MD menyebut, kasus Pulau Rempang, Batam bukan penggusuran, melainkan pengosongan lahan. Rocky Gerung menyebut, Mahfud MD hanya sekadar memberikan pembelaan saja.

”Agak mengherankan Pak Mahfud bersikap apologi. Kata Pak Mahfud ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang sudah memang dibagikan negara kepada investor. Lalu orang bertanya, investornya siapa? Investornya dari Cina gitu kan itu menimbulkan lagi iri hati,” ujar Rocky Gerung dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (11/9/2023).

Rocky menyebut, masyarakat Melayu sudah menghuni Pulau Rempang sejak 1834. Sementara Investor baru akan menempati wilayah 2024 mendatang.

Ia juga menyinggung adanya sekolah di sana. Rocky berpandangan, keberadaan sekolah justru menandakan negara mengakui masyarakat lokal yang berada di sana.

”Anak-anak itu justru berhak melanjutkan hak belajar mereka dengan tenang di Rempang, bukan investor,” kata Rocky.

Rocky mengingatkan potensi hilangnya nilai-nilai kepercayaan dengan adanya kasus penggusuran warga lokal Pulau Rempang itu. Apalagi, jika mereka dipindah ke tempat seperti rumah susun.

Rocky Gerung pun heran Mahfud MD justru bersikeras tak perlu ada negosiasi antara warga dengan pihak investor. Padahal, Kapolri mengakui adanya kekerasan dan perlu adanya negosiasi.

”Pak Mahfud yang bersikeras itu sebetulnya tidak perlu ada negosiasi, itu belas kasihan doang bisa itu. Jadi kelihatan negara itu arogan terhadap rakyatnya sendiri,” jelas Rocky.

Sebelumnya, kasus konflik lahan di Pulau Rempang menimbulkan bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian saat aksi penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.

Warga dipukul mundur polisi dengan menggunakan gas air mata. Bahkan, beberapa warga juga diamankan karena dianggap sebagai provokator.

Tidak sampai di situ, beberapa orang warga juga dilaporkan menjadi korban kekerasan aparat. Bangunan SD yang berada di dekat lokasi kericuhan juga terkena imbasnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat beberapa orang murid terkena gas air mata sehingga harus mengungsi ke tempat yang aman.

Jumat (8/9/2023), Mahfud MD menyebut konflik lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau bukan merupakan penggusuran terhadap warga.

”Supaya dipahami oleh masyarakat bahwa kasus itu bukan kasus penggusurun tetapi memang pengosongan,” ujar Mahfud di Jakarta Selatan, dikutip dari Suara.com, Senin (11/9/2023).

Menurut Mahfud, penggarapan lahan itu dipegang BP Batam dan PT Makmur Elok Graha. Ia pun meminta pihak perusahaan harus memperhatikan dana santunan untuk warga yang terpaksa harus pindah tempat tinggal dari lokasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Rempang.

”Karena memang secara hak itu akan digunakan oleh pemegang haknya. Tinggal soal kerohimannnya berapa, pemindahannya ke mana,” jelas Mahfud.