Pemilu 2024
Sudah Menyimpang, Guru Besar UGM Ramai-Ramai Selentik Jokowi
Zulkifli Fahmi
Rabu, 31 Januari 2024 23:08:00
Murianews, Yogyakarta – Guru Besar UGM Prof Koentjoro mewakili sivitas akademika kampus di Yogyakarta itu menyarakan petisi bulaksumur untuk menyelentik Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Koentjoro menyebut, petisi itu sebagai buah keprihatinan atas tindakan sejumlah penyelenggara negeri di berbagai bidang yang telah menyimpang dari prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.
”Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ujar Prof Koentjoro di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), seperti dikutip di Kanal YouTube UGM, Rabu (31/1/2024).
Guru besar Psikologi UGM Yogyakarta itu kemudian menyebutkan beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masa Pemerintahan Jokowi.
”Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” lanjut guru besar psikologi UGM itu.
Prof Koentjoro juga mengingatkan Jokowi agar mengingat dan kembali berpegang teguh pada jati diri UGM, yakni menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.
Ia kemudian menyanyikan Himne UGM untuk mengingatkan Jokowi pada janjinya sebagai alumni UGM.
”Bagi kami almamater ku berjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara....,” kata Prof Koentjoro bersama guru besar lainnya.
Para guru besar, dosen, dan mahasiswa UGM menilai Jokowi sudah menunjukkan sikap yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi Pancasila.
Lewat petisi itu, mereka meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum serta semua pejabat negara dan aktor politik di belakang Presiden Joko Widodo atau Jokowi, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.
”Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat,” ujarnya.
