JK soal Hak Angket: Bagus untuk Hilangkan Kecurigaan

Murianews, Jakarta – Jusuf Kalla atau JK, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 menyebut usulan hak angket sangat bagus untuk menghilangkan kecurigaan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ia pun mendukung usulan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, itu akan berdampak baik bagi pihak penggugat maupun tergugat.

”Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang banyak isu karena sekarang ini banyak isu bahwa ini ada masalah,” kata Jusuf Kalla usai menghadiri ujian promosi Doktor Mantan Menteri Perindustrian, Saleh Husin di Universitas Indonesia, dikutip dari Suara.com, Sabtu (24/02/2024).

Ia menilai, tak ada halangan untuk menggulirkan hak angket itu ke Senayan. Sebab, tujuannya yakni untuk mengungkapkan benar tidaknya ada kecurangan dalam Pemilu 2024.

Jusuf Kalla pun menyebut pihak tergugat tak perlu khawatir bila memang merasa tak bersalah dan melakukan kecurangan dalam Pemilu 2024.

”Jadi kalau ada angket kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan. Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa, bisa jadi klarifikasi kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya,” tutur JK.

Sebagaimana diketahui Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 itu merupakan salah satu tokoh yang menyatakan dukungan pada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 ini.

Sebelumnya, tiga partai pendukung Anies-Muhaimin telah sepakat untuk menggulirkan hak angket ke DPR terkait kecurangan Pemilu 2024.

Itu diungkapkan Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024) lalu.

”Semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” ujarnya.

Ia mengungkapkan alasan pihaknya mendukung usulan hak angket untuk mengungkap kebenaran dalam penyelenggaran Pemilu 2024, apakah terjadi kecurangan atau tidak.

”Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang memiliki itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia,” ucap Hermawi.

Hermawi menuturkan Koalisi Perubahan sudah mengantongi sejumlah data yang diperlukan untuk menggulirkan hak angket.

Kekinian, sikap Koalisi Perubahan, kata Hermawi, tinggal menunggu langkap PDIP sebagai partai pertama yang mengusulkan hak angket tersebut.