Rapat Kabinet Bahas Makan Siang Gratis Prabowo, Ini Alasan Jokowi
Zulkifli Fahmi
Senin, 26 Februari 2024 17:21:00
Murianews, Jakarta – Program makan siang gratis pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran dibahas dalam Rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Senin (26/2/2024).
Itu diungkapkan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Meski begitu, pembahasan itu tak dilakukan secara detail karena waktunya singkat.
”Tadi, ada (ada pembahasan soal program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail. Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik,” kata dia dikutip dari Kompas.com.
AHY mengungkapkan, program makan siang dan susu gratis nantinya menyasar pada 83 juta penerima. Untuk memenuhi program itu, diperlukan anggaran cukup besar.
Di kesempatan itu, AHY menjelaskan, program itu tak sekadar memberikan tambahan gizi. Namun juga bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
Dengan disinggungnya program makan siang gratis, program dari Prabowo-Gibran diperkirakan masuk di APBN 2025. Jokowi pun memberi alasan pembahasan itu.
Diketahui, dalam Rapat Kabinet Paripurna, Jokowi menginstruksikan para bawahannya untuk mempersiapkan Ramadan dan Lebaran. Jokowi juga membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan kerangka kerja ekonomi makro 2025.
Melansir dari laman Sekretariat Presiden, Jokowi menggarisbawahi pentingnya persiapan untuk RKP dan kebijakan fiskal sebagai jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program Presiden terpilih.
”Ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena menjalankan APBN–karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih,” ucap Jokowi.
Jokowi menegaskan, kebijakan fiskal tahun 2025 harus terus mendukung berlanjutnya transformasi ekonomi yang telah dilakukan selama dekade terakhir. Ia pun menyerukan kolaborasi semua pihak untuk memastikan efektivitas rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
”Untuk postur makro fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 transformasi ekonomi harus–yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir–harus terus berlanjut sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” tutur Presiden.
