Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah ikut memberi saran pada Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran terkait pembentukan kabinet di pemerintahan berikutnya.
Itu diungkapkan Jokowi di sela-sela peresmian Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).
”Tidak, tidak ada saran,” katanya, seperti dikutip dari Antara.
Jokowi menyebut pihaknya juga menahan diri untuk tidak cawe-cawe atau memberi pandangannya tentang peningkatan jumlah kementerian, dari 34 menjadi 40 di pemerintahan Prabowo-Gibran di masa depan.
”(Mengenai) kabinet yang akan datang, Anda bisa bertanya kepada presiden terpilih,” katanya kepada media.
Sebelumnya, Habiburokhman, Wakil Ketum Partai Gerindra mengatakan, Prabowo telah meminta banyak nasihat pada Jokowi terkait pembentukan kabinet pemerintahan periode 2024-2029.
Habiburokhman mengatakan, Prabowo memandang Jokowi sebagai mentornya yang berbagi wawasan tentang kepemimpinan, kerja keras, dan keputusan penting.
Namun, Habiburokhman menolak menganggap hubungan Prabowo-Jokowi sebagai indikasi intervensi presiden dalam proses pembentukan kabinet menteri berikutnya.
”Ini bukan intervensi. Satu hal yang pasti adalah Pak Prabowo akan meminta pendapat (Jokowi),” katanya.
Ia kemudian menyatakan, keyakinannya itu merupakan aktualisasi wacana ekspansi kabinet akan membawa hasil positif.
”Keterlibatan lebih banyak orang tidak akan menjadi masalah. Dalam pandangan pribadi saya, semakin banyak semakin baik,” katanya.
Dia berpendapat bahwa Indonesia, sebagai negara besar, membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk menjalankan pemerintahan dengan baik.
”Karena kita adalah negara besar dengan tantangan berat dan target tinggi, wajar bagi kita untuk mengumpulkan lebih banyak orang di dalam pemerintahan,” katanya sambil menekankan bahwa ekspansi kabinet tidak akan dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan politik.
