Bahas Konsesi Tambang, Muhammadiyah Gelar Konsolidasi Tertutup

Murianews, Yogyakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah bakal membahas tawaran konsesi tambang dalam konsolidasi nasional di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Kantor PP Muhammadiyah Arif Nur Kholis mengkonfirmasi agenda itu. Menurutnya, dalam konsolidasi itu akan dijelaskan latar belakangnya secara komprehensif.

’’Besok (Minggu) akan dijelaskan sangat komprehensif,’’ ujar Arif Nur Kholis, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (27/7/2024).

Arif mengatakan, konsolidasi dijadwalkan berlangsung selama dua hari, Sabtu-Minggu (27-28/7/2024) secara tertutup. Pihaknya juga mengundang 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah.

’’Tertutup. Kalau yang sesi-nya tertutup, mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti,’’ katanya.

Meski begitu, Arif mengungkapkan hasil dari konsolidasi nasional akan disampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan esok hari, Minggu (27/7/2024).

Arif menjelaskan konsolidasi nasional merupakan agenda rutin tahunan PP Muhammadiyah sebagai forum musyawarah atau komunikasi dengan seluruh pimpinan wilayah organisasi itu.

Tak hanya soal tawaran konsesi tambang dari pemerintah yang bakal dibahas di agenda itu. Sejumlah program strategis, seperti Kalender Hijriah Global Tunggal juga bakal dibahas di forum itu.

Meski begitu, PP Muhammadiyah sejatinya telah memiliki sejumlah tim yang spesifik membahas beragam program strategis secara mendetail.

’’Kalau soal kalender 'kan berarti Majelis Tarjih, kalau tentang perbankan ada Majelis Ekonomi, ada Biro Keuangan. Kalau yang kayak tambang dan sebagainya ada tim-tim yang dibentuk PP Muhammadiyah, besok akan disebutkan nama-namanya,’’ ujar dia.

Di kesempatan itu, Arief enggan menjelaskan lebih detail ketika disinggung soal konsesi tambang yang jadi sorotan publik, termasuk dari kader Muhammadiyah.

Ia pun menyebut, konsolidasi nasional menjadi sarana tepat untuk menyampaikan berbagai isu yang berkembang. Ini juga sekaligus untuk mendengar aspirasi langsung dari pimpinan wilayah se-Indonesia.

’’Sederhananya kan 'masak pimpinan wilayah tahunya dari media, bukan dari pimpinannya langsung. Berarti kan harus langsung tahu. Poinnya ke situ saja sih,’’ ujar Arif.

Beberapa waktu lalu, beredar kabar Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP). Kabar itu diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.