Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo mengatakan, total peserta didik di Dapodik dari PAUD hingga SMP berjumlah 120.454 siswa.
Dengan begitu, sesuai alokasi anggaran makan bergizi gratis yang disampaikan Presiden Prabowo, yakni Rp 10 ribu per porsi per hari, maka anggaran makan bergizi gratis di Blora mencapai Rp 1,2 miliar per hari.
Anggaran itu pun harus memenuhi menu yang disajikan, mulai dari nasi, lauk, sayur, buah, dan susu.
’’Kami memperkirakan dengan Rp 10 ribu per anak, maka anggaran yang harus disiapkan yaitu Rp 1,2 miliar per hari, untuk 120.454 peserta didik di Blora,’’ terangnya, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Senin (2/12/2024).
Sementara untuk SMA dan SMK, berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi. Meski begitu, ia masih menunggu teknis program makan bergizi gratis pihaknya dan kebijakan dari pusat.
Sunaryo menambahkan, kemampuan daerah untuk sementara ini baru bisa menganggarkan Rp 20 miliar dalam setahun.
Murianews, Blora – Anggaran Makan Bergizi Gratis di Blora diperkirakan mencapai Rp 1,2 miliar. Itu sesuai dengan jumlah peserta didik dari PAUD hingga SMP di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo mengatakan, total peserta didik di Dapodik dari PAUD hingga SMP berjumlah 120.454 siswa.
Dengan begitu, sesuai alokasi anggaran makan bergizi gratis yang disampaikan Presiden Prabowo, yakni Rp 10 ribu per porsi per hari, maka anggaran makan bergizi gratis di Blora mencapai Rp 1,2 miliar per hari.
Anggaran itu pun harus memenuhi menu yang disajikan, mulai dari nasi, lauk, sayur, buah, dan susu.
’’Kami memperkirakan dengan Rp 10 ribu per anak, maka anggaran yang harus disiapkan yaitu Rp 1,2 miliar per hari, untuk 120.454 peserta didik di Blora,’’ terangnya, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Senin (2/12/2024).
Sementara untuk SMA dan SMK, berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi. Meski begitu, ia masih menunggu teknis program makan bergizi gratis pihaknya dan kebijakan dari pusat.
Sunaryo menambahkan, kemampuan daerah untuk sementara ini baru bisa menganggarkan Rp 20 miliar dalam setahun.
Berharap ada Sharing Anggaran...
Ia pun berharap ada sharing anggaran dari pemerintah pusat untuk program makan bergizi gratis.
’’Sebab kalau dari anggaran daerah sendiri, Rp 20 miliar itu, hanya mampu melaksanakan program makan bergizi gratis sebanyak 18 kali saja, jika dihitung pengeluaran per hari Rp 1,2 miliar (per hari),’’ jelasnya.
Sunaryo sebelumnya menyatakan, program makan bergizi gratis menjadi salah satu prioritas yang harus dilaksanakan pada awal Januari 2025.
Meski begitu, pihaknya masih menunggu mekanisme makan bergizi gratis. Terutama, Sunaryo menambahkan, terkait menakinsme anggarannya.
’’Terkait mekanisme penganggaran program makan bergizi gratis itu mungkin nanti sharing dengan pemerintah pusat. Karena memang untuk mekanisme makan bergizi gratis ini kami juga belum tahu persis,’’ katanya.