Ditangkap, Buronan Kasus Korupsi E-KTP Ditahan Sementara di Singapura
Zulkifli Fahmi
Sabtu, 25 Januari 2025 14:18:00
Murianews, Batam – Buronan kasus korupsi E-KTP Paulus Tannos alias Than Po Tjhin berhasil ditangkap Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura, belum lama ini.
Saat ini, Tannos ditahan di Changi Prison, Singapura sembari menunggu proses ekstradisi ke Indonesia agar perkara hukumnya dapat terselesaikan.
Ditahannya Tannos di Changi Prison Singapura diungkapkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura. Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo mengatakan pihaknya tak pernah menahan Tannos.
”Sejak tanggal 17 Januari 2025, setelah Pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara (provisional arrest request), Paulus Tannos ditahan di Changi Prison," ungkapnya seperti dikutip dari Antara, Sabtu (25/1/2025).
Ia menjelaskan, penahanan sementara itu merupakan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura.
”Perintah penahanan diterbitkan Pengadilan Singapura setelah Tannos dihadapkan oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Ini merupakan wujud kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang efektif antara kedua negara dalam memastikan implementasi perjanjian ekstradisi,” tambahnya.
Mekanisme itu membuat Tannos tak ditangkap langsung oleh KPK di Singapura. Sebab, harus melalui prosedur hukum yang melibatkan CPIB dan aparat penegak hukum di Singapura.
KBRI Singapura Hormati Sikap CPIB...
KBRI Singapura menghormati sikap CPIB yang tidak mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai proses menghadapkan Paulus Tannos ke pengadilan.
”Yang terpenting, saat ini Paulus Tannos sudah ditahan di Changi Prison, dan proses hukum sementara masih berlangsung dan dalam kewenangan Pengadilan Singapura,” kata Dubes Suryo.
KBRI di Singapura sendiri telah memfasilitasi proses penahanan sementara terhadap buronan kasus korupsi E-KTP, Paulus Tannos, Jumat (24/1/2025). Penahanan sementara ini merupakan langkah awal dalam proses ekstradisi PT.
”Provisional arrest dikabulkan untuk jangka waktu 45 hari. Dalam periode ini, Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait akan melengkapi formal request dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses ekstradisi,” ujarnya.
