Untuk mendukung swasembada pangan, Kementan telah melaksanakan program Perluasan Areal Tanam (PAT) yang mendapat dukungan penuh dari TNI.
Selain itu, program pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan pencetakan sawah juga terus diperluas. Bahkan, Kementan telah melakukan refocusing anggaran agar lebih berorientasi pada program yang berdampak langsung bagi petani.
Tak hanya serapan gabah, benih berkualitas, ketersediaan air, dan distribusi pupuk juga menjadi perhatian agar petani tetap semangat dan memiliki pendapatan yang layak.
Murianews, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) telah menggandeng prajurit TNI guna menjaga stabilitas harga gabah petani.
Sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Harga Pembelian Pemerintah pada gabah petani yakni Rp 6500 per kilogram.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, TNI memiliki peranan penting dalam mengawal serapan gabah kering panen (GKP) di lapangan.
Itu dilakukan untuk memastikan tingkat produksi dan harga hasil pertanian tetap stabil. Penetapan HPP harga gabah sebesar Rp 6500 itu diharapkan agar para petani tidak merugi saat produksi di musim tanam berikutnya.
”Kita tidak bisa membiarkan harga gabah jatuh di bawah Rp 6.500 per kilogram karena ini menyangkut kesejahteraan petani. Jika harga anjlok, petani akan merugi dan dampaknya bisa mengganggu produksi musim tanam berikutnya,” katanya dikutip dari laman resmi Kementan, Senin (24/2/2025).
Pria dari keluarga petani Grobogan itu pun meminta bantuan penuh dari TNI untuk memastikan serapan Bulog berjalan optimal dan harga gabah yang diserap tetap stabil.
Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog itu menambahkan, keterlibatan TNI selama ini sudah terbukti membawa dampak positif di sektor pertanian.
Baik dari segi peningkatan produksi melalui program pompanisasi, optimalisasi lahan, dan pencetakan sawah, maupun dalam menjaga kestabilan harga pasca-panen.
Fluktuasi Harga Gabah...
Mas Dar, sapaan akrab Surayono mengungkapkan, fluktuasi harga gabah seringkali merugikan petani. Peran TNI untuk mengawal kebijakan pun sangat dibutuhkan agar tidak ada pihak yang membeli gabah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.
”Dibeli lebih mahal boleh, dibeli lebih rendah tidak boleh. Ini aturan yang sudah ditetapkan Presiden. Kami minta bantuan penuh dari seluruh jajaran TNI untuk mengawal serapan Bulog agar harga gabah di tingkat petani tetap stabil,” tegasnya.
Di kesempatan itu, Mas Dar mengungkapkan data terbaru BPS yang menunjukkan peningkatan luas panen nasional yang signifikan pada awal tahun 2025.
Pada Januari 2025, luas panen tercatat naik 55 persen, kemudian Februari naik 52 persen, dan Maret diperkirakan meningkat 54 persen.
Meskipun demikian, ada potensi penurunan luas panen sebesar 9 persen pada April yang harus diantisipasi untuk menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani.
Mas Dar menjelaskan sektor pertanian merupakan prioritas utama dalam empat program strategis Presiden Prabowo, termasuk swasembada pangan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan petani.
Refocusing Anggaran...
Untuk mendukung swasembada pangan, Kementan telah melaksanakan program Perluasan Areal Tanam (PAT) yang mendapat dukungan penuh dari TNI.
Selain itu, program pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan pencetakan sawah juga terus diperluas. Bahkan, Kementan telah melakukan refocusing anggaran agar lebih berorientasi pada program yang berdampak langsung bagi petani.
Tak hanya serapan gabah, benih berkualitas, ketersediaan air, dan distribusi pupuk juga menjadi perhatian agar petani tetap semangat dan memiliki pendapatan yang layak.