”Pada saat nanti ini beroperasional yang harus diingat oleh Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat dan daerah adalah labelling terhadap sekolah tadi,” katanya, seperti dikutip dari Fajar.
Ia mengingatkan agar jangan sampai anak-anak yang sudah lekat dengan dikotomo anak miskin di sekolah itu kemudian membuat Sekolah Rakyat mendapat label sekolah kemiskinan.
”Agar nama Sekolah Rakyat ini bisa memberikan nilai positif, agar anak-anak yang bersekolah tadi dia punya kebanggaan, bahwa dia dibiayai oleh Pemerintah, dan suatu saat mereka bisa menjadi orang sukses dan hebat seperti yang diinginkan oleh Presiden maupun Kemensos,” katanya.
Murianews, Kudus – Label sekolah miskin disebut tak akan menempel pada Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sebab, ada tujuan mulia dibaliknya.
Itu diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat ditemui Murianews.com usai salat Idulfitri di MI Muhammadiyah Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin (31/3/2025).
”Tidak dipakai sekolah miskin itu ya, dipakainya sekolah rakyat ya,” tegas Abdul Mu’ti.
Ia mengatakan, Sekolah Rakyat memiliki tujuan mulia. Yakni memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak yang berasal dari masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, saat ini banyak data yang menyebut, anak-anak dari keluarga tidak mampu itu mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik.
”Pak presiden ingin agar semua anak Indonesia apapun keadaan ekonominya, mereka tetap mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia mengungkapkan, cara yang paling memungkinkan untuk memutus kemiskinan yakni melalui pendidikan.
”Karena itu dengan Sekolah Rakyat beliau berharap agar masyarakat tidak mampu dapat belajar di sekolah bermutu yang dengan itu mereka bisa memiliki kualitas yang baik yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik lagi," ujarnya.
Sebelumnya...
Sebelumnya, Anggota Komisi DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mengungkapkan kekhawatirannya pada Sekolah Rakyat yang rentan dilabeli sekolah anak miskin.
”Pada saat nanti ini beroperasional yang harus diingat oleh Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat dan daerah adalah labelling terhadap sekolah tadi,” katanya, seperti dikutip dari Fajar.
Ia mengingatkan agar jangan sampai anak-anak yang sudah lekat dengan dikotomo anak miskin di sekolah itu kemudian membuat Sekolah Rakyat mendapat label sekolah kemiskinan.
Ia berharap ada terobosan lain agar nama Sekolah Rakyat itu dapat memberi nilai positif bahkan kebanggaan bagi anak-anak yang sekolah di sana.
”Agar nama Sekolah Rakyat ini bisa memberikan nilai positif, agar anak-anak yang bersekolah tadi dia punya kebanggaan, bahwa dia dibiayai oleh Pemerintah, dan suatu saat mereka bisa menjadi orang sukses dan hebat seperti yang diinginkan oleh Presiden maupun Kemensos,” katanya.
