Secara bruto, Sri Mulyani melanjutkan penerimaan pajak pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp 159,1 triliun. Penerimaan, kemudian melambat pada Februari dengan catatan Rp 140,1 triliun.
Akan tetapi, kinerja penerimaan berjalan lebih cepat pada Maret dengan capaian bruto sebesar Rp 170,7 triliun.
Di sisi lain, belanja negara telah disalurkan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun serta transfer ke daerah Rp207,1 triliun.
Untuk BPP, sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9 persen dari pagu yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga, termasuk untuk tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri dari pos belanja pegawai serta berbagai bantuan sosial.
Adapun realisasi melalui belanja non-K/L tercatat sebesar Rp 217,1 triliun atau 14,1 persen dari pagu, yang di antaranya disalurkan untuk manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi.
Murianews, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp 104,2 triliun pada Maret 2025.
Meski begitu, ia menjamin pengelolaan anggaran tetap terkendali meski defisit. Ia pun meminta semua pihak tak khawatir.
”Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, dikutip dari Antara, Kamis (10/4/2025).
Sri Mulyani mengatakan, dibandingkan dengan kinerja APBN tahun lalu, pada Maret ini kas negara mencatatkan surplus sebesar 0,04 persen atau Rp 8,07 triliun terhadap produk domestik bruto.
Namun, defisit pada APBN 2024 juga lebih rendah dari tahun ini, yakni Rp 522,83 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB,
Adapun realisasi defisit APBN per Maret 2025 setara 0,43 persen PDB. Angka tersebut masih jauh dari yang ditargetkan, yakni sebesar 2,53 persen PDB atau Rp 616,2 triliun.
Nilai defisit diperoleh dari pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp 516,1 triliun atau 17,2 persen dari target Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 620,3 triliun atau 17,1 persen dari target Rp 3.621,3 triliun.
Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun atau Rp 322,6 triliun dari penerimaan pajak serta Rp 77,5 triliun dari kepabeanan dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 115,9 triliun.
Penerimaan Pajak...
Sri Mulyani menyatakan kinerja penerimaan pajak saat ini telah berbalik arah atau turn around setelah sempat melambat pada awal tahun.
Secara bruto, Sri Mulyani melanjutkan penerimaan pajak pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp 159,1 triliun. Penerimaan, kemudian melambat pada Februari dengan catatan Rp 140,1 triliun.
Akan tetapi, kinerja penerimaan berjalan lebih cepat pada Maret dengan capaian bruto sebesar Rp 170,7 triliun.
Di sisi lain, belanja negara telah disalurkan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun serta transfer ke daerah Rp207,1 triliun.
Untuk BPP, sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9 persen dari pagu yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga, termasuk untuk tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri dari pos belanja pegawai serta berbagai bantuan sosial.
Adapun realisasi melalui belanja non-K/L tercatat sebesar Rp 217,1 triliun atau 14,1 persen dari pagu, yang di antaranya disalurkan untuk manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi.
Keseimbangan Primer...
Ia mengatakan, meski APBN mencatatkan defisit, secara keseluruhan keseimbangan primer masih terjaga surplus dengan nilai Rp 17,5 triliun.
Keseimbangan primer itu mencerminkan kemampuan negara mengelola utang. Dengan surplus keseimbangan primer, maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.
”Dalam sebulan terakhir, dibuat headline seolah APBN tidak berkelanjutan, tidak prudent, dan akan menjadi berantakan. Tidak. Presiden memang punya banyak program, tapi itu semua didesain dalam APBN yang tetap prudent dan berkelanjutan,” jelas Sri Mulyani.
