Ketua MUI Jabar KH Rahmat Syafei mengatakan, fatwa haram vasektomi sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat 2012 lalu.
Ia menjelaskan, vasektomi dibolehkan apabila ada kondisi tertentu seperti untuk menghindari risiko kesehatan serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.
Menurutnya, ketika vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bantuan, masih dibolehkan. Namun, ia menegaskan, harus ada persyaratan yang dilalui untuk melakukan vasektomi.
”Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan, itu yang harus disesuaikan,” tuturnya.
Murianews, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar KB pria berupa vasektomi menjadi syarat penerima bantuan sosial.
Usulan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Beidang Kesehatan Rakyat bertema ”Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, senin (28/4/2025) lalu.
Di acara itu, Dedi Mulyadi meminda dukungan Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian LHK.
Ia mengatakan, usulan itu disampaikan lantaran adanya temuan keluarga prasejahtara ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan mereka belum tercukupi.
”Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Jumat (2/5/2025).
Dalam temuannya, Dedi menyebut pernah mendapati satu keluarga miskin yang memiliki 16 anak, bahkan ada yang sampai 22 anak.
”Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.
MUI Jabar...
Menanggapi usulan Gubernur Jabar, MUI Jawa Barat menegaskan, vasektomi sangat bertentangan dengan syariat Islam dan haram. Sebab, itu dianggap sebagai tindakan pemandulan permanen.
Ketua MUI Jabar KH Rahmat Syafei mengatakan, fatwa haram vasektomi sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat 2012 lalu.
Ia menjelaskan, vasektomi dibolehkan apabila ada kondisi tertentu seperti untuk menghindari risiko kesehatan serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.
”Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat seperti kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan,” ucapnya.
Menurutnya, ketika vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bantuan, masih dibolehkan. Namun, ia menegaskan, harus ada persyaratan yang dilalui untuk melakukan vasektomi.
”Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan, itu yang harus disesuaikan,” tuturnya.
