Nantinya, kata dia, para orang tua siswa akan diberdayakan dan rumahnya akan diperbaiki.
Untuk itu ia memerintahkan kepala daerah dan jajarannya berperan aktif dalam mengawal program tersebut dengan baik, karena memiliki dampak sosial dan ekonomi secara langsung.
”Kita diperintah Presiden gandeng tangan antar kementerian/lembaga dan daerah,” ujar Mensos.
Ia menyebutkan keterlibatan kepala daerah dalam program ini telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Murianews, Jakarta – Pendaftaran siswa Sekolah Rakyat sudah berlangsung pada 1 April 2025 hingga 30 April 2025. Seleksi pun dilakukan bagi Sekolah Rakyat yang memiliki jumlah pendaftar melebihi kuota.
Dalam perekrutan itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengingatkan pada Pemerintah Daerah (Pemkda0 untuk mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
”Tidak boleh tambah sendiri (siswa Sekolah Rakyat). DTSEN yang bicara,” kata Mensos Saifullah Yusuf seperti dikutip dari Antara, Senin (5/5/2025).
Siswa yang melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat juga harus atas persetujuan kepala daerah masing-masing, baik itu bupati atau wali kota dan gubernur, sehiingga dipastikan benar-benar berasal dari keluarga miskin.
”Setelah ada data dari DTSEN, baru cek ke rumah dan cek Kesehatan,” ucap Mensos.
Ia pun menegaskan, dalam seleksi penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik.
”Tidak ada tes akademik,” tegasnya.
Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf menjelaskan, anak-anak dari keluarga dengan kategori Desil 1 lah yang berhak belajar di Sekolah Rakyat.
Orang Tua Diberdayakan...
Nantinya, kata dia, para orang tua siswa akan diberdayakan dan rumahnya akan diperbaiki.
”Kawasan di sekitar Sekolah Rakyat direhabilitasi dan ekonomi tumbuh. Kurang apa, paket komplit,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Untuk itu ia memerintahkan kepala daerah dan jajarannya berperan aktif dalam mengawal program tersebut dengan baik, karena memiliki dampak sosial dan ekonomi secara langsung.
”Kita diperintah Presiden gandeng tangan antar kementerian/lembaga dan daerah,” ujar Mensos.
Ia menyebutkan keterlibatan kepala daerah dalam program ini telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Diketahui, Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Tahap Pertama...
Pada tahap pertama, penyelenggaraan akan memanfaatkan 45 aset milik Kemensos, 6 aset milik pemerintah daerah, dan 2 aset milik perguruan tinggi.
Di tahap awal, Sekolah Rakyat akan terdiri dari 131 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa.
Komposisinya meliputi 1 rombel jenjang SD, 63 rombel jenjang SMP, dan 67 rombel jenjang SMA. Secara keseluruhan, terdapat 3.275 siswa yang akan mengikuti program ini.
