Selain itu, ada 34 unit SPPG sudah dalam persiapan akhir operasional, 155 unit tahap konstruksi, serta tambahan 205 unit yang memulai pembangunan hari ini.
Total 421 SPPG tersebut akan menjadi tulang punggung distribusi gizi bagi 1,47 juta orang per hari ketika seluruhnya beroperasi. Polri menargetkan penyelesaian 500 SPPG pada akhir 2025 dan akan memperluas menjadi 1.000 unit pada tahun 2026.
Murinews, Madiun – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mulai membangun Satuan Pelayanan Pemebunuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Kanigoro, Madiun, Jawa Timur.
Agenda pada Jumat (8/8/2025) itu merupakan bagian turut serta Polri dalam mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya peningkatan gizi anak bangsa lewat program MBG.
Acara yang dipimpin langsung Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo itu dihadiri jajaran Forkopimda Kota Madiun, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala sekolah penerima manfaat, dan perwakilan instansi terkait.
Dapur MBG Kanigoro ini dibangun hasil sinergi dengan PT Arya Motor Indonesia. Anggaran pembangunannya sekitar Rp 1,9 miliar.
Pembangunan dapur MBG itu ditargetkan selesai dalam 45 hari dan mulai beroperasi pada Oktober 2025. Rencananya, SPPG Kanigoro melayani 4.103 siswa SD dan SMP penerima program MBG di Kota Madiun dengan bahan baku bersumber dari pasar tradisional dan UMKM setempat.
Dalam keterangan tertulisnya, Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, SPPG merupakan bukti Polri hadir membangun masa depan bangsa.
”Mari sukseskan program ini bersama demi generasi sehat yang akan memimpin Indonesia Emas 2045,” kata Komjen Pol Dedi, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (9/8/2025).
Ia menjelaskan, program ini jadi investasi nyata Polri dalam percepatan pencegahan stunting dan mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu, program ini juga menjadi bagian upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul.
Dua Pilar Keberhasilan...
Ada dua pilar utama dari keberhasilan program ini. Pertama, komitmen mutu tinggi melalui mekanisme security food test alias tes keamanan makanan. Ini wajib dijalankan tim medis Polri (Pusdokkes, Bidokkes Polda, Urkes Polres) pada setiap produksi makanan.
”Ini adalah pembeda SPPG Polri, setiap produksi makanan wajib melalui uji keamanan untuk menjamin standar higienis tertinggi, mencegah keracunan, dan memastikan gizi yang aman untuk penerima manfaat,” tuturnya.
Kedua, adanya strategi kolaborasi pentahelix yang berkelanjutan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, bisnis, serta media.
Pendekatan holistik itu, Dedi menambahkan, dirancang guna memutus rantai stunting melalui intervensi gisi yang tepat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Di sisi lain, keberadaan SPPG ini dinilai memberikan dampak multidimensi.
Di kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi menyambut antusias dan menyatakan SPPG tidak hanya memastikan anak-anak mendapat asupan bergizi, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan kota.
”Dapur gizi juga menjadi bagian dari upaya menurunkan suhu kota, meningkatkan oksigen, dan menggerakkan ekonomi lokal. Semua harus saling terhubung demi Madiun yang sehat, hijau, dan mandiri pangan,” tutur Maidi.
Pembangunan Dapur MBG di Madiun itu merupakan bagian dari lompatan strategis Polri secara nasional. Baru pada 6 Agustus 2025 di Malang, Polri telah meresmikan delapan SPPG operasional sekaligus melakukan peletakan batu 205 unit baru secara serentak di seluruh Indonesia.
27 SPPG Beroperasi...
Tercatat, hingga Agustus 2025 sudah ada 27 unit SPPG yang dibangun Polri dan telah beroperasi melayani 86.777 penerima manfaat per hari dan telah menyerap 1.344 tenaga kerja.
Selain itu, ada 34 unit SPPG sudah dalam persiapan akhir operasional, 155 unit tahap konstruksi, serta tambahan 205 unit yang memulai pembangunan hari ini.
Total 421 SPPG tersebut akan menjadi tulang punggung distribusi gizi bagi 1,47 juta orang per hari ketika seluruhnya beroperasi. Polri menargetkan penyelesaian 500 SPPG pada akhir 2025 dan akan memperluas menjadi 1.000 unit pada tahun 2026.
