Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 mengatakan, pendapatan negara yang didapat sebsar Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari target APBN tahun ini.
Nilai itu terkoreksi 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.777,3 triliun. Tren penurunan ini pun terlihat pada hampir seluruh komponen penerimaan.
Rinciannya, penerimaan dari pajak terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan nilai realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook.
Meski begitu, penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami pertumbuhan 6,4 persen dengan realisasi Rp 194,9 triliun yang setara 62,8 persen dari outlook.
Murianews, Jakarta – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 per 31 Agustus 2025 mencapai Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 mengatakan, pendapatan negara yang didapat sebsar Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari target APBN tahun ini.
Nilai itu terkoreksi 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.777,3 triliun. Tren penurunan ini pun terlihat pada hampir seluruh komponen penerimaan.
Dikutip dari Antara, Ia menjelaskan, serapan perpajakan mengalami penurunan sebesar 3,6 persen dengan nilai realisasi Rp 1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari proyeksi atau outlook.
Rinciannya, penerimaan dari pajak terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan nilai realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook.
Meski begitu, penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami pertumbuhan 6,4 persen dengan realisasi Rp 194,9 triliun yang setara 62,8 persen dari outlook.
PNBP...
Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp306,8 triliun atau 64,3 persen dari outlook, namun turun signifikan sebesar 20,1 persen.
Sebaliknya, pada penyaluran belanja negara, rata-rata komponen mencatatkan pertumbuhan. Per 31 Agustus 2025, belanja negara tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari outlook.
Angka tersebut tumbuh 1,5 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.930,7 triliun.
Selanjutnya, belanja pemerintah pusat (BPP) juga tumbuh 1,5 persen, dengan realisasi Rp1.388,8 triliun atau setara 52,1 persen dari outlook.
Namun, belanja kementerian/lembaga (K/L) justru mengalami perlambatan yang terkoreksi 2,5 persen dengan realisasi Rp686 triliun yang setara 53,8 persen dari outlook.
Belanja Non Kementerian...
Sementara, belanja non-K/L terakselerasi sebesar 5,6 persen dengan realisasi Rp702,8 triliun atau 50,6 persen dari outlook.
Untuk transfer ke daerah (TKD) tercatat tumbuh sebesar 1,7 persen dengan realisasi sebesar Rp 571,5 triliun atau 66,1 persen dari outlook.
Dengan realisasi itu, keseimbangan primer tercatat surplus Rp 22 triliun. Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang.
Dengan surplus keseimbangan primer maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.
