Pakar: Pembatasan Medsos Anak Kembalikan Peran Keluarga

Murianews, Jakarta – Pembatasan medsos anak menjadi momen penting untuk mengembalikan peran keluarga sebagai fondasi utama pendidikan karakter.

Itu diungkapkan Pakar Pendidikan Prov Susanto saat merespons Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

”Terhadap identitas dan karakter keluarga, pemberlakuan ini secara tidak langsung mengembalikan peran keluarga sebagai fondasi utama pendidikan karakter,” kata Guru Besar Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta itu seperti dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026).

Ia mengatakan, melalui peraturan itu, orang tua tak lagi sekadar mengawasi, melainkan menjadi mitra aktif dalam membimbing anak di ruang digital.

”Ini mendorong terciptanya komunikasi yang lebih hangat, nilai yang lebih kuat, dan identitas keluarga yang lebih kokoh di tengah arus globalisasi digital,” ujar Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2017-2022 itu.

Dari sisi masa depan anak dan kepemimpinan nasional, lanjut Susanto, aturan pembatasan medsos anak juga berpotensi membentuk generasi yang lebih tangguh secara mental, kritis dalam berpikir.

Selain itu, anak juga berpotensi memiliki literasi digital yang kuat dan sekaligus melindungi anak dari dampak negatif.

Menurutnya, anak-anak yang tumbuh dalam ekosistem digital yang terlindungi akan lebih siap menjadi pemimpin masa depan. Mereka tak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara emosional dan etis dalam menggunakan teknologi.

Oleh sebab itu, dia memandang penerapan PP Tunas sebagai langkah strategis dan visioner.

”Kita hidup di era di mana ruang digital bukan lagi sekadar alat, melainkan ’lingkungan hidup kedua’ bagi anak-anak. Karena itu, kehadiran negara dalam memastikan ruang ini aman, sehat, dan mendidik menjadi sangat krusial,” ungkap Susanto.

Seperti diketahui, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) berlaku efektif mulai 28 Maret 2026.

Aturan tersebut membatasi anak dari berbagai platform digital berisiko tinggi, terutama delapan platform digital pada penerapan awal, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox.