Rusak, Jalan Provinsi Cepu-Randublatung Blora Ditanami Pohon Pisang

Murianews, Blora – Jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Cepu dan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ditanami pohon pisang. Aksi itu merupakan ungkapan protes dari warga pada pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jalan tersebut.

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah warga menanami pohon pisang di tengah-tengah jalan rusak tersebut. Ada sekitar 30 pohon piang yang ditanam di ruas jalan sepanjang 2,5 kilo meter itu.

Tak hanya itu, dalam video tersebut juga terdapat pesan vandalisme bernada satire pada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

”Wisata Dalan Bosok Kapan Dolan Pak Gub Jateng??,” tulis pesan tersebut, seperti dilihat Murianews.com, Minggu (31/5/2026).

Sebelum ditanami pohon pisang, ruas jalan yang rusak tersebut juga ditimbun batu atau kerikil hasil swadaya warga.

Namun, karena tak kunjung diperbaiki, warga pun nekat menanami titik-titik jalan rusak diruas tersebut pohon pisang.

Sebelumnya, dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah Wilayah Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora yang disiarkan di YouTube Pemprov Jateng, Selasa (26/5/2026), Wakil Bupati Blora Sri Setyorini sempat menyinggung kondisi Jalan Provinsi Cepu-Randublatung itu.

Saat itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta bupati dan wali kota tak perlu takut menjadi sorotan atau viral di media sosial kala menghadapi persoalan di daerah masing-masing.

Singgung Kasus Sragen... 

Ia kemudian mengungkit peristiwa di Kabupaten Sragen, kala seorang kepala desa mandi lumpur sebagai bentuk protes karena jalan rusak di wilayahnya tak kunjung diperbaiki.

Luthfi mengatakan, usai video itu viral, ia pun langsung meminta Bupati Sragen memberikan penjelasannya.

Saat itu, Pemkab Sragen memilih memprioritaskan pembangunan jalan di lokasi lain karena dinilai memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara ruas jalan yang menjadi lokasi aksi mandi lumpur membutuhkan biaya perbaikan yang besar, tetapi manfaatnya dianggap tidak terlalu signifikan dibandingkan proyek prioritas lainnya.

”Nah, makanya yang bisa me-manage yang tahu wilayah adalah para bupati, wali kota, dan dinasnya,” ujar Luthfi dikutip dari kanal YouTube Pemprov Jawa Tengah, Minggu (31/5/2026).

Skala Prioritas... 

Ia pun meminta pemerintah daerah membuat skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Itu mengingat kondisi tekanan dan keterbatasan fiskal di wilayah masing-masing.

”Harus mempunyai skala prioritas karena dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal di tempat, kita harus isa menyiasati yang semacam itu. Kalau kita sebagai pejabat publik viral biasa. Lek enggak viral jenengan (Anda) jangan jadi pejabat publik,” imbuhnya saat itu.

Menurut Luthfi, yang diharapkan warga hanya kondisi jalan yang baik dan nyaman, tak peduli apakah itu jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, atau jalan nasional.

”Yang lebih utama masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu jalannya siapa? Prinsip jalanku kudu (harus) mulus. Lah itu harus kita rangkul, kita reduksi mereka perlu apa, kita kasih pengertian dia dan lain sebagainya,” ungkap Luthfi.