Jokowi Wanti-Wanti KPU Jangan Sampai Sistem Pemilu Diretas

Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menjaga sistem pemilu agar tidak terjadi aksi peretasan.

Pasalnya, jika sistem pemilu diretas Jokowi khawatir hal itu akan berimplikasi terhadap masalah politik dan dapat menganggu kondusivitas negara.

Ini dikatakan Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Konsolnas Kesiapan Pemilu 2024 di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi mengimbau seluruh jajaran KPU agar dapat menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Presiden menyebut semua hal harus dipastikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan.

”Distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya,” kata Jokowi.

Jokowi menekankan bahwa keandalan sistem informasi dan perangkat Pemilu harus berjalan dengan baik menjelang pesta demokrasi 2024.

”Harus berfungsi dengan baik, transparan, terbuka, jangan sampai ada peretasan. Hati-hati soal itu.

Ia menegaskan jika sampai terjadi peretasan yang menggangu pelaksanaan Pemilu 2024, maka akan menggangu legitimasi pemilu.

”Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung (berdampak kepada) kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi. Semua kita bersama-sama harus menjaga ini,” tuturnya.

Jokowi mengakui jika pelaksanaan Pemilu 2024 sangat kompleks. Karena pemilu digelar secara bersamaan dengan jumlah pemilih yang sangat banyak.

”Memang pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks. Ini pemilu serentak, Pilpres, DPR, DPD, di provinsi, kabupaten, dan kota. Ada lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi. ”Tidak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini, sangat kompleks sekali,” imbuhnya.