Mengingat untuk saat ini, Pemkab belum memasukkan anggaran pembelian motor dinas baru itu di pembahasan anggaran murni 2025.
Pj Bupati Kudus HM Hasan Chabibie mengucapkan hal tersebut, baru-baru ini.
Meski begitu Hasan tidak bisa menjanjikan realisasinya. Mengingat ia pasti sudah bergeser lagi ke Kementerian Pendidikan.
”Namun yang masuk akan adalah di APBD 2025 nanti. Hanya kami yakin itu akan menjadi pembahasan yang cukup alot karena akan menjadi pembahasan untuk program-program pasangan calon terpilih nanti,” ungkapnya.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Ngadimin menyebut, motor dinas BPD kini bisa dibilang sangat usang. Sehingga memang sudah waktunya, motor dinas mereka diganti.
”Motor dinas BPD ini sudah sejak tahun 2007, seharusnya sudah diganti. Minimal seperti motor dinasnya kepala desa lah, PCX,” katanya usai pengukuhan perpanjangan masa jabatan di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (20/11/2024).
Murianews, Kudus – Pemkab Kudus, Jawa Tengah, dimungkinkan bisa mengupayakan pengadaan motor dinas baru bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kudus di perubahan anggaran 2025.
Mengingat untuk saat ini, Pemkab belum memasukkan anggaran pembelian motor dinas baru itu di pembahasan anggaran murni 2025.
Pj Bupati Kudus HM Hasan Chabibie mengucapkan hal tersebut, baru-baru ini.
Meski begitu Hasan tidak bisa menjanjikan realisasinya. Mengingat ia pasti sudah bergeser lagi ke Kementerian Pendidikan.
”Namun yang masuk akan adalah di APBD 2025 nanti. Hanya kami yakin itu akan menjadi pembahasan yang cukup alot karena akan menjadi pembahasan untuk program-program pasangan calon terpilih nanti,” ungkapnya.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Ngadimin menyebut, motor dinas BPD kini bisa dibilang sangat usang. Sehingga memang sudah waktunya, motor dinas mereka diganti.
”Motor dinas BPD ini sudah sejak tahun 2007, seharusnya sudah diganti. Minimal seperti motor dinasnya kepala desa lah, PCX,” katanya usai pengukuhan perpanjangan masa jabatan di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (20/11/2024).
Selain meminta motor dinas baru, Ngadimin juga meminta kenaikan tunjangan. Dia menyebut tunjangan per bulan mereka masih di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Kudus.
”Ya naiklah kalau bisa setara di upah kabupaten, akan kami barengi juga dengan peningkatan kinerja,” ujarnya.
Terlepas dari itu, Ngadimin, mengucapkan terima kasih atas pengukuhan dan perpanjangan masa jabatan dua tahun ini. Mereka sendiri sejatinya akan melepas masa jabatannya di bulan Juli 2025. Namun dengan perpanjangan ini, mereka akan menjabat hingga Juli 2027.
”Kita merasa bangga dan bahagia, kami ucapkan terima kasih kepada yang demo kemarin akhirnya bisa terkabul dan masa jabatannya diubah,” pungkasnya.
