Pemerintah Utang Lagi, Nilainya Rp 132 Triliun
Cholis Anwar
Kamis, 27 Juni 2024 16:46:00
Murianews, Jakarta – Pemerintah kembali menarik utang baru sebesar Rp 132 trilun untuk pembiayaan kas negara. Penarikan utang ini mengalami penurunan dari tahun 2023 lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi pembiayaan anggaran melalui utang mencapai Rp 132 triliun. Angka ini setara dengan 20,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024, yaitu sebesar Rp 648 triliun.
”Pembiayaan utang keseluruhan turun 12 persen dari Rp 150 triliun,” jelas Sri Mulyani dikutip dari Antara, Kamis (27/6/2024).
Secara rinci, pembiayaan utang ini terutama bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN), yang mencapai Rp 141 triliun. Nilai ini setara dengan 21 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 666 triliun.
Jika dilihat secara tahunan, realisasi penerbitan SBN turun 2 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 144 triliun. Penurunan ini terjadi meskipun pendapatan negara mengalami penurunan dan belanja negara naik signifikan, sehingga defisit anggaran membutuhkan pembiayaan.
Sri Mulyani menjelaskan, penurunan penerbitan utang di tengah kebutuhan pembiayaan anggaran merupakan hasil dari pelaksanaan APBN yang hati-hati dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan pengelolaan APBN yang baik, pemerintah dapat mengandalkan instrumen pembiayaan non-utang seperti saldo anggaran lebih (SAL) dari pelaksanaan kas negara beberapa tahun terakhir.
Tercatat, realisasi pembiayaan non-utang mencapai Rp 47 triliun, setara dengan 37 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 125 triliun.
”Ini adalah dampak dari kehati-hatian kita menjaga APBN selama bertahun-tahun ini, dirasakan manfaatnya pada saat situasi seperti ini,” tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan di tengah kondisi pasar keuangan yang penuh ketidakpastian, pemerintah akan melakukan pembiayaan dengan prinsip pruden, terukur, oportunistik, dan fleksibel. Langkah ini diambil untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
”Ini adalah hasil dari cara kita mengelola APBN secara hati-hati dan antisipatif,” pungkasnya.
Murianews, Jakarta – Pemerintah kembali menarik utang baru sebesar Rp 132 trilun untuk pembiayaan kas negara. Penarikan utang ini mengalami penurunan dari tahun 2023 lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi pembiayaan anggaran melalui utang mencapai Rp 132 triliun. Angka ini setara dengan 20,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024, yaitu sebesar Rp 648 triliun.
”Pembiayaan utang keseluruhan turun 12 persen dari Rp 150 triliun,” jelas Sri Mulyani dikutip dari Antara, Kamis (27/6/2024).
Secara rinci, pembiayaan utang ini terutama bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN), yang mencapai Rp 141 triliun. Nilai ini setara dengan 21 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 666 triliun.
Jika dilihat secara tahunan, realisasi penerbitan SBN turun 2 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 144 triliun. Penurunan ini terjadi meskipun pendapatan negara mengalami penurunan dan belanja negara naik signifikan, sehingga defisit anggaran membutuhkan pembiayaan.
Sri Mulyani menjelaskan, penurunan penerbitan utang di tengah kebutuhan pembiayaan anggaran merupakan hasil dari pelaksanaan APBN yang hati-hati dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan pengelolaan APBN yang baik, pemerintah dapat mengandalkan instrumen pembiayaan non-utang seperti saldo anggaran lebih (SAL) dari pelaksanaan kas negara beberapa tahun terakhir.
Tercatat, realisasi pembiayaan non-utang mencapai Rp 47 triliun, setara dengan 37 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 125 triliun.
”Ini adalah dampak dari kehati-hatian kita menjaga APBN selama bertahun-tahun ini, dirasakan manfaatnya pada saat situasi seperti ini,” tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan di tengah kondisi pasar keuangan yang penuh ketidakpastian, pemerintah akan melakukan pembiayaan dengan prinsip pruden, terukur, oportunistik, dan fleksibel. Langkah ini diambil untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
”Ini adalah hasil dari cara kita mengelola APBN secara hati-hati dan antisipatif,” pungkasnya.
