277 Juta Warga Indonesia Terdaftar di Program JKN KIS

Murianews, Jakarta – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengumumkan, sebanyak 277 juta warga Indonesia telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 1 September 2024. Jumlah tersebut setara dengan 98,67 persen dari total penduduk Indonesia.

”Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN,” ungkap Ghufron dikutip dari Antara, Kamis (26/9/2024).

Capaian tersebut, kata Ghufron, adalah hasil kerja keras selama satu dekade sejak peluncuran JKN pada 2014. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, mengalahkan Korea Selatan yang membutuhkan 12 tahun untuk mencapai UHC.

Meski demikian, Ghufron menegaskan bahwa BPJS Kesehatan harus terus menjaga keberlanjutan program ini. Saat ini, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Selain itu, BPJS juga memperluas layanan kesehatan di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ghufron mencatat peningkatan yang signifikan dalam pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan dari tahun 2014 hingga 2023. Pada 2014, tercatat sebanyak 92,3 juta pemanfaatan layanan per tahun, sementara pada 2023 jumlah ini melonjak menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun.

Sementara itu, menghadapi pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto, BPJS Kesehatan telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program JKN. Salah satu strategi utamanya adalah penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal serta kerja sama erat dengan pemerintah.

Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan bahwa Program JKN akan tetap dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa JKN adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional.

”JKN ini merupakan bagian dari keberlanjutan. Jadi bukan hanya IKN (Ibu Kota Nusantara) yang harus dilanjutkan, tapi JKN juga pasti dilanjutkan,” ujar Hasan.

Hasan juga menyinggung alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan yang sebesar Rp 46 triliun. Menurutnya, anggaran ini masih sama dengan tahun sebelumnya, namun ia membuka kemungkinan adanya penyesuaian di masa depan untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang.

”Alokasi anggaran saat ini masih sebesar Rp 46 triliun, sama seperti tahun lalu. Namun, ke depannya terbuka peluang untuk penyesuaian agar program ini terus mendukung pembangunan SDM nasional,” jelasnya.