Desa di Rembang Diminta Siapkan Anggaran untuk Tim Pembina Posyandu

Murianews, Rembang – Pemerintah desa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, diminta untuk segera menyusun anggaran bagi tim pembina posyandu tingkat desa.

Pembentukan tim ini ditargetkan paling lambat 30 Juni sesuai arahan pemerintah pusat, guna mendukung pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di posyandu.

Transformasi posyandu kini tidak lagi hanya mencakup layanan kesehatan, tetapi meluas ke enam bidang SPM. Yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Rembang Slamet Haryanto menjelaskan, desa perlu segera menyiapkan anggaran tidak hanya untuk kegiatan TP PKK, tetapi juga untuk tim pembina posyandu tingkat desa.

Anggaran ini dapat dialokasikan melalui Dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat.

”Karena sudah ditetapkan, mungkin yang sudah teranggarkan baru TP PKK, sementara tim posyandu belum teranggarkan. Jadi saya titip kepada teman-teman kepala desa dan sekretaris desa untuk menganggarkan, baik untuk TP PKK maupun tim pembina posyandu,” ujar Slamet dalam rapat koordinasi implementasi posyandu enam SPM di Aula Dinpermades Rembang, Kamis (24/4/2025).

Ia menambahkan, tim pembina posyandu tingkat desa bertugas memberikan masukan agar pelayanan terhadap enam SPM berjalan optimal dan berdampak positif bagi masyarakat.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Rembang Dwi Wahyuni Hariyati menambahkan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia dituntut melakukan percepatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Momentum... 

Tahun 2025 disebut sebagai momentum awal implementasi kebijakan tersebut.

”Kalau di tahun 2025 ini tidak dilakukan percepatan dalam penataan kelembagaan dan penetapan perencanaannya, maka implementasinya akan terlambat,” ujarnya.