Kudus Usul 3.313 Honorer Kudus Diakomodir jadi PPPK Paruh Waktu

Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyiapkan skema baru untuk menampung 3.313 pegawai non-ASN atau honorer di lingkungan Pemkab Kudus.

Salah satunya dengan mengusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memasukkan para pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

”Pegawai yang lolos itu jadi PPPK penuh waktu sementara yang belum kami usulkan ke BKN menjadi PPPK paruh waktu. Ke depannya mereka tidak perlu tes lagi hanya menunggu formasi baru tersedia,” kata Kepala BKPSD Kudus, Putut Winarno, Kamis (31/7/2025).

Dengan cara ini, para pegawai honorer bisa memiliki kesempatan untuk mengikuti PPPK penuh tahun depan. 

Penataan kepegawaian juga akan dilakukan untuk mengakomodir seluruh pegawai di Kabupaten Kudus. Dengan harapan tidak ada ketimpangan antara instansi satu dengan yang lainnya.

”Nanti juga perlu ditata agar tidak menumpuk di satu instansi sementara yang lainnya minim, mereka juga akan didata untuk diusulkan mendapatkan NIP,” jelasnya.

Penataan ini dilakukan setelah segala rangkaian terhadap proses penerimaan PPPK tahun 2025 selesai dilakukan setiap tahapannya.

”Terkait gaji yang akan diterima oleh PPPK paruh waktu sama dengan gaji yang didapatkan sebelumnya,” terangnya.

Aplikasi Baru...

Putut menerangkan, saaini BKPSDM Kudus telah membuat aplikasi Sinonaku untuk para pegawai non-ASN di Kudus. Melalui platform ini, para pegawai akan dipantau kinerjannya agar lebih tertib.

”Dengan Sinonaku kami bisa mengawasi apakah ada OPD yang melakukan penambahan pegawai atau tidak. Karena penambahan tidak diperbolehkan lagi. Sementara untuk pegawai yang belum bekerja satu tahun akan diberdayakan melalui sistem outsorucing,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi