Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kebijakan itu mulai diterapkan, 1 Januari 2025.
Ia pun mengajak para mahasiswanya yang masuk kategori Gen Z maupun Milenial Bersiap menghadapi itu.
’’Semuanya ribut dengan kenaikan PPN 12 persen. Saya tekankan pada mahasiswa, Gen Z dan Gen Milenial agar bersiap menghadapi era pajak yang semakin tinggi,’’ kata Fajar, Senin, (25/11/2024).
Fajar menjelaskan, ada dua cara untuk menghadapi kenaikan PPN 12 persen. Keduanya yakni, berhemat dan berusaha untuk berbelanja di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
’’Cara pertama yaitu dengan hemat. Menurut saya hemat merupakan salah satu cara yang tepat untuk menekan pengeluaran yang berdampak pada terkenanya pajak, serta pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen,’’ sambung fajar.
Persoalan berhemat memang harus dibiasakan sejak awal karena dengan adanya keinginan yang kuat akan bisa mewujudkan tujuan seseorang.
Murianews, Kudus – Kenaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen menjadi khawatiran sebagian masyarakat. Sebab, sudah pasti akan terjadi kenaikan harga.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kebijakan itu mulai diterapkan, 1 Januari 2025.
Maulana Fajar, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus (UMK) mengatakan rencana pemerintah itu juga tentunya berdampak pada kehidupan Gen Z dan Millenial.
Ia pun mengajak para mahasiswanya yang masuk kategori Gen Z maupun Milenial Bersiap menghadapi itu.
’’Semuanya ribut dengan kenaikan PPN 12 persen. Saya tekankan pada mahasiswa, Gen Z dan Gen Milenial agar bersiap menghadapi era pajak yang semakin tinggi,’’ kata Fajar, Senin, (25/11/2024).
Fajar menjelaskan, ada dua cara untuk menghadapi kenaikan PPN 12 persen. Keduanya yakni, berhemat dan berusaha untuk berbelanja di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
’’Cara pertama yaitu dengan hemat. Menurut saya hemat merupakan salah satu cara yang tepat untuk menekan pengeluaran yang berdampak pada terkenanya pajak, serta pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen,’’ sambung fajar.
Persoalan berhemat memang harus dibiasakan sejak awal karena dengan adanya keinginan yang kuat akan bisa mewujudkan tujuan seseorang.
Belanja di UMKM...
’’Selanjutnya, untuk cara kedua yaitu dengan membiasakan berbelanja di UMKM seperti pasar tradisional, toko kelontong, pedagang kaki lima dan lain-lain. Setiap berbelanja pastinya ada pajak tapi bukan PPN.’’ imbuhnya.
Ia juga menyarankan agar masyarakat menyusun daftar kebutuhan yang menjadi prioritas. Menurutnya, itu menjadi sebuah keharusan dengan tetap memperhatikan fungsi dari barang yang dibeli.
Di samping mengurangi belanja barang yang tidak penting, cara itu juga menjadi strategi meredam dampak kenaikan harga dari dampak PPN 12 Persen.
Selain itu, berbelanja di UMKM bisa mendorong pertumbuhan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
’’Yang penting kalau belanja kebutuhan jangan gengsi dan ikut-ikutan trend,’’ tutur Fajar.
Penulis: Inaayatul Chusna (Mahasiswa Magang PBSI UMK)
Editor: Zulkifli Fahmi
