PBB Pati Naik 250 Persen, INHAKA: Jangan Bikin Rakyat Tambah Susah

Murianews, Pati – Institute Hukum dan Kebijakan Publik alias INHAKA mengkritisi kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen pada tahun ini. Menurutnya, kebijakan tersebut membikin rakyat tambah susah.

Sudewo, camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) menyepakati PBB pada tahun ini naik hingga 250 persen. Kesepakatan ini dilakukan di Pendapa Kabupaten Pati pada Minggu (18/5/2025) kemarin.

Sudewo beralasan, PBB Kabupaten Pati tidak naik sejak 14 tahun lalu. Selain itu, ia juga beralasan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB jauh dari kabupaten tetangga. Kenaikan PBB ini bakal menjadi modal Sudewo untuk membangun Kabupaten Pati.

”PBB Kabupaten Pati hanya sebesar Rp 29 miliar, di Kabupaten Jepara Rp 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu Rp 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus,” tutur Sudewo.

Namun, kenaikan ini mendapat respon yang negatif dari INHAKA. Direktur INHAKA Husaini menilai alasan Bupati Pati untuk menaikkan PBB pada tahun ini kurang tepat.

”Kalau alasan dinaikkannya karena pendapatan PBB lebih rendah daripada kabupaten lain dan 14 tahun tak naik itu ya tidak tepat,” kata Husaini kepada Murianews.com, Senin (19/5/2025).

Menurutnya, perlu riset terlebih dahulu sebelum adanya kenaikan PBB sebesar 250 persen tersebut. Ia menilai Kabupaten Pati tidak bisa dibandingkan dengan Kabupaten Kudus maupun Jepara.

”Harusnya ditelaah dulu, riset dulu. Kenapa lebih kecil daripada Jepara, Kudus. Itu kan bisa dilihat dari situasi pembangunan dan ekonomi kabupaten tersebut. Kudus dan Jepara mau disaingi Pati ya jauh. Industrinya bagus,” lanjut dia.

Beban rakyat...

Dirinya pun berharap Bupati Pati tidak menambah beban rakyat di tengah ekonomi masyarakat yang tidak baik-baik saja. Apalagi beban rakyat bukan hanya PBB saja.

”Jadi sektor-sektor yang menjadi beban rakyat itu jangan terus ditambah. Pajak rakyat tidak hanya PBB. Semuanya kan rakyat bayar pajak. Justru baiknya pajaknya tidak dinaikkan. supaya masyarakat bisa ekonominya baik,” tutur dia.

Menurutnya, masyarakat tak semestinya selalu menjadi bahan untuk menjadi sumber PAD. Apalagi kemanfaatan dari pajak tersebut dinilai masih minim dirasakan masyarakat.

”Sekarang ditarik pajak, sementara itu apa yang didapatkan rakyat selama ini. Listrik untuk jalan umum saja masih banyak gelap dan mati. Jalan juga begitu. Jangan sombong karena bangun jalan Prawoto, Sukolilo, Wegil, itu kan baru beberapa jalan yang dibangun. Yang rusak masih banyak sekali,” ujar dia.

Ia pun berharap Bupati Pati Sudewo tak menambah kesusahan rakyat di tengah kesulitan ekonomi dan banyaknya angka pengangguran.

”Di tengah kesusahan rakyat ini jangan membuat program yang menambah kesusahan. Kalau jalan bagus tomboknya banyak kan sama saja,” ungkap Husaini.

Bila memang APBD Kabupaten Pati dinilai kurang, lanjut dia, semestinya Bupati Pati Sudewo menyesuaikan dengan memprioritaskan pembangunan yang paling urgent.

”Jangan aneh-aneh. Kemarin Pendapa Kabupaten dibangun, padahal belum ada yang rusak. Menyesuaikan selera beliau. Kemudian trotoar mau dibangun juga. Masjid yang baru dibangun, mau dibangun lagi juga. itu kan menghamburkan duit. dan manfaatnya sangat kecil untuk rakyat. Padahal pangkalan truk yang dibutuhkan tak kunjung dibangun,” pungkas dia.

Editor: Cholis Anwar