Pilpres 2024
Perludem Desak Jokowi Tarik Pernyataan Presiden Boleh Berpihak
Cholis Anwar
Rabu, 24 Januari 2024 16:27:00
Murianews, Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengecam pernyataan kontroversial Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait partisipasi presiden dan menteri dalam kampanye Pilpres atau Pemilu 2024.
Direktur Perludem, Khoirunnisa Agustyati, mendesak Jokowi untuk menarik pernyataannya yang dinilai dapat merusak netralitas aparatur negara dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan jika presiden dan menteri memiliki hak untuk berpihak dan berkampanye dalam konteks Pemilu.
Pernyataan ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Perludem, yang menilai bahwa hal tersebut dapat menjadi justifikasi bagi pejabat negara untuk menunjukkan keberpihakan, mengancam netralitas aparatur negara, dan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Khoirunnisa Agustyati menilai pernyataan Jokowi sebagai sesuatu yang dangkal dan berpotensi menjadi dasar bagi pejabat negara, termasuk presiden dan menteri, untuk terlibat dalam kampanye dan menunjukkan keberpihakan di Pemilu 2024.
Dia menyoroti konflik kepentingan yang mungkin muncul, terutama dengan keterlibatan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 mendampingi Prabowo Subianto.
”Dalam konteks ini, jika ada tindakan presiden, apapun itu bentuknya, jika dilakukan tidak dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara, tetapi menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu jelas adalah pelanggaran Pemilu,” tegas Khoirunnisa mengutip Suara.com, Rabu (24/1/2024).
Perludem menekankan bahwa netralitas aparatur negara, termasuk presiden dan menteri, merupakan kunci penyelenggaraan pemilu yang jujur, fair, dan demokratis.
Khoirunnisa mengingatkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang pejabat negara membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa kampanye.
”Dalam kerangka hukum UU Pemilu, kami mendesak Jokowi untuk segera menarik pernyataan bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak,” tegas Khoirunnisa.
